Connect with us

Nasional

MenPAN RB Janji Angkat 439 Ribu Honorer K2 jadi CPNS, Ingat?

Published

on

Kabarpolitik.com — Para honorer k2 (kategri dua) terus menyuarakan aspirasinya untuk diangkat menjadi CPNS, bukan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebut, mereka menagih janji yang pernah disampaikan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Pada 2015, Yuddy pernah berjanji akan mengangkat 439.956 honorer K2 menjadi CPNS. Ini pula salah satu alasan mengapa Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menolak tiga skema yang ditawarkan pemerintah, salah satunya diangkat menjadi PPPK, tapi tetap melalui tes.

“Sesungguhnya mereka kan harapannya begini, ubahlah persyaratan tidak hanya umur, tapi juga pengalaman kerja. Apalagi mereka itu bukan hanya secara verbal, tapi secara tertulis menPAN-RB dulu sudah pernah janji akan diangkat semua jadi PNS. Ini masalahnya,” ucap Fikri saat berbincang dengan JPNN, Minggu (23/9).

Dikatakan politikus PKS ini, pernyataan menPAN-RB itu bukan personal tapi atas nama lembaga. Sehingga tidak bisa pernyataan itu dianggap sebagai janji menteri yang lama bukan yang baru.

Advertisement

“Kementerian kan lembaga, pemerintah ini kan sustainable yang harus terus, kebijakan yang dulu kalau belum dijalankan ya harus dilaksanakan sekarang. Ini yang dituntut oleh mereka, sehingga mereka itu tetap, PNS yes, PPPK No, UMR No. Keinginan mereka kan seperti itu,” tuturnya.

Karena tiga skema yang ditawarkan pemerintah juga ditolak honorer K2, Fikri mendorong pemerintah segera mengambil inisiatif untuk duduk bersama, berembug dengan perwakilan honorer K2 dan mendudukkan posisi mereka pada tempat semestinya.

“Karena janji itu lho, mau di-PNS-kan. (Ini janji) Menteri Yuddy Chrisnandi, awal-awal Jokowi presiden. Yuddy kemudian karena ramai-ramai, dipindah menjadi dubes. Saya kira kan enggak bisa begitu, menterinya diganti kemudian kebijakannya dilepaskan begitu saja,” tambahnya.(fat/jpnn)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...