Connect with us

Nasional

Menteri Muhadjir Heran Pemda Keberatan Rekrut PPPK

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Menteri Muhadjir Effendy mengaku heran dengan pemerintah daerah, yang enggan membuka rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I pada Februari 2019.

Dari 317 pemda yang mendapatkan formasi PPPK, sebagian besar tidak melakukan rekrutmen.

Itu sebabnya, dari 75 ribu formasi yang disiapkan, banyak tidak terisi. Selain pelamar tidak terlalu banyak, jumlah guru honorer K2 yang gagal cukup besar. Dari 90 ribu guru honorer K2 yang ikut tes, hanya 34 ribu lulus PPPK.

Sebenarnya, kata Muhadjir, rekrutmen PPPK salah satu tujuannya untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru. Juga solusi bagi honorer usia di atas 35 tahun. Karena pengabdian guru honorernya lama, pemerintah menganjurkan ikut PPPK. Sayangnya, upaya pusat tidak diimbangi daerah dengan alasan tidak ada dana.

Sucofindo Dukung BPJPH, Mitra dalam Lembaga Pemeriksa Halal

TNI AU Atraksi Khusus Meriahkan Perayaan HUT ke-74 RI

Advertisement

Kemenhan Iran Luncurkan Kendaraan Taktis Canggih

ACT Jateng Gelar Syukuran Qurban Bersama Komunitas Sahabat Mata

Pakistan Ungkap Rencana Mengerikan India di Kashmir

“Alasan tidak ada dana ini yang bikin saya heran. Tiap tahun DAU meningkat, ada guru yang pensiun. Giliran disuruh buka rekrutmen PPPK bilang kekurangan fiskal. Kok ya enggak ketemu alasan kekurangan fiskal,” kata Menteri Muhadjir dalam Focuss Group Discussion (FGD) Sistem Zonasi Sekolah besutan Kemendikbud dan Media Indonesia, baru-baru ini.

Dia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah tengah membahas masalah kekurangan fiskal ini. Ada kekhawatiran, dana transfer daerah tidak digunakan sesuai peruntukannya. Misalnya dana pendidikan di luar gaji guru PNS, dialihkan ke sektor lain (nonpendidikan).

Advertisement

“Sebagian besar dana pendidikan baik DAU maupun DAK langsung diberikan kepada daerah. Mulai gaji, tunjangan profesi guru PNS, perbaikan sarana prasarana, diserahkan kepada pemda.

Kecuali tunjangan profesi guru swasta diambiikan dari anggaran kemendikbud yang tiap tahun justru terus menurun. Lantas salahnya di mana ini? Kenapa daerah masih teriak-teriak kekurangan fiskal kalau disuruh angkat guru PPPK,” bebernya. (jp)

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

The post Menteri Muhadjir Heran Pemda Keberatan Rekrut PPPK appeared first on FAJAR.

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...