Connect with us

Politik

Moekhlas Sidik: Perlu Tambahan Sosialisasi Aturan Penerbangan Bagi Calon Jemaah Haji

Published

on

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik kepada saat pertemuan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (3/7/2023). Foto : Galuh/Man

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terkait evaluasi penyelenggaraan kegiatan haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Embarkasi Surabaya. Dalam kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI menilai perlu ada peningkatan kegiatan sosialisasi bagi para calon jemaah haji mengenai aturan penerbangan. Lantaran masih banyak pelanggaraan aturan penerbangan yang dilanggar oleh para jemaah haji seperti membawa benda tajam.rn”Ya tadi ketika pertemuan, disampaikan satu di antaranya adalah terkait waktu pemeriksaan (di bandara),  waktu berangkat (jemaah) tidak memahami itu (aturan penerbangan). Ini kita kategorikan sosialisasinya di kabupten masih perlu ditambah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik seusai pertemuan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (3/7/2023).rnDalam kunjungan kerja evaluasi penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M di Embarkasi Surabaya ini, masih ditemui pelanggaran. Hal itu seperti jemaah haji yang membawa benda tajam yakni gunting dan pisau serta membawa rokok sebanyak satu koper.rn”Masalah rokok, masalah bawa pisau apa saja itu penting untuk diterangkan secara lebih maksimal. Sehingga tidak lagi berulangkali terjadi maupun juga kasus jemaah yang membawa barang-barang terlarang. Jadi waktu penjelasan ataupun waktu manasik itu penting diterangkan semuanya. Sehingga sedari awal jemaah sudah tahu apa yang boleh apa yang tidak boleh,” terangnya.rnUntuk itu, Legislator dapil Jawa Timur II itu menilai perlu seringnya dilakukan sosialisasi bagi para calon jemaah haji. Agar kedepannya mereka lebih memahami mengenai aturan penerbangan tersebut.rn”Di sinilah bahwa haji bukan hanya maunya sendiri tok, untuk bisa bayar gitu tok. Ada aturan yang harus diikuti baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Ini harus paham mereka. Sehingga kalau mereka paham, insyaAllah tidak ada pelanggaran. Jangan-jangan yang melanggar tidak paham kok bisa bawa rokok sekoper itu mau dagang atau dikonsumsi sendiri?” tegasnya.rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...