Connect with us

Nasional

MUI Kembali Kirimkan Dai Berkhidmat Ke Tanah Papua, Ini Tantangannya

Published

on

JAKARTA— Sekretaris Umum (Sekum) MUI Papua Barat, Naharuddin, memaparkan beberapa tantangan yang akan dihadapi peserta program Dai Berkhidmat ke Papua Barat. Tantangan pertama, kata dia, muslim belum menjadi minoritas di Papua Barat. Sehingga berdakwah di sana memiliki tantangan tersendiri.

“Menurut data MUI Papua Barat, kurang lebih 50% penduduk Papua Barat beragama Islam, ” ujarnya saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Pelepasan Dai Berkhidmat MUI ke Papua Barat, Selasa (10/11) di Hotel Balairung, Jakarta.

Tantangan lainnya adalah karakter masyarakat Papua Barat yang beragam. Selain banyak suku, banyak juga pendatang atau transmigran yang berdatangan ke Papua Barat.

Selain aspek demografis, para dai tersebut juga akan menghadapi karakter wilayah Papua Barat yang terdiri dari banyak pulau. Dai tersebut tidak hanya tinggal di perkotaan, namun juga akan merasakan pengalaman berdakwah di daerah pinggiran di pulau-pulau kecil, dan juga di pedalaman.

“Perlu diketahui oleh para ustadz dan ustadzah yang akan bertugas di Papua Barat nanti, bahwasanya dakwah itu penuh tantangan apalagi kita juga dihadapkan oleh putra daerah dan putra muslim di Papua Barat, ” ungkap dia.

Advertisement

Dia juga menyampaikan bahwa dai yang mengikuti program Dai Berkhidmat ini harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terlebih, tanah Papua Barat menjadi primadona wisatawan lokal maupun mancenegara.

Selain adaptif dengan masyarakat Papua Barat, para dai tersebut juga dituntut mampu berdakwah dengan tema-tema ekonomi sehingga semakin mengembangkan pariwisata di Papua Barat yang semakin berkembang.

Dia menyampaikan terima kasih kepada MUI yang kembali mempercayakan Papua Barat sebagai lokasi Dai Berkhidmat. Program serupa sudah pernah berlangsung pada 2019 sampai 2020. Ketika Covid-19 melanda, program tersebut sempat terhenti. Kini, program ini kembali berjalan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah beserta jajarannya. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan Baznas yang telah mendukung kami mengawal program ini, ” ujarnya. (Ratna/Azhar)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...