Nadiem Makarim Disebut Lupa Peran Muhammadiyah dan NU di Bidang Pendidikan

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama (NU) memutuskan keluar dari Program Organisasi Penggerak.

Keluarnya dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) panen kecaman dan kritikan. Terlebih diduga ada yang salah dalam proses seleksi Program Organisasi Penggerak.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mendukung langka Muhammadiyah dan NU menarik diri dari program yang diinisiasi oleh Kemendikbud tersebut.

“Saya dukung sikap @muhammadiyah dan @nahdlatululama,” kata HNW di akun Twitter pribadinya, Kamis (23/7/2020).

Bahkan Mendikbud, Nadiem Makarim dan jajarannya dituding mengabaikan peran besar Muhammadiyah dan NU dalam bidang pendidikan.

“Bukan sekedar masalah anggarannya, tapi pengabaian akan peran besar mensejarah Muhammadiyah dan NU sbg Organisasi Penggerak Program Pendidikan, adalah suatu ketidakbijakan yg pantas dikritisi dan ditolak.@jokowi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kemendikbud menghormati keputusan yang diambil PP Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdatul Ulama (NU). Pihaknya pun mengatakan tetap terus menjalin komunikasi dan koordinasi.

“Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sesuai komitmen bersama bahwa Program Organisasi Penggerak bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,” ujar Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud, Evy Mulyani kepada wartawan, Rabu (22/7).

Evi pun memberikan penegasan bahwa program tersebut telah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, yang fokus kepada substansi proposal organisasi masyarakat. Terlebih, evaluasi dilakukan lembaga independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind review.

Dalam arti metode tersebut tidak memungkinkan seseorang tahu ormas dan evaluatorny, dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi. “Kemendikbud tidak melakukan intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas,” jelasnya. (msn-jpg/fajar)
.

rn(Fajar)rn