Neneng Dikabarkan Sedang Hamil, Jubir KPK: Waktu Dicek Dokter Tidak Bilang

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin harus menjalani masa kehamilan anak keempatnya di rumah tahanan (Rutan) yang ada di belakang gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ibu tiga anak itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap proses perizinan proyek Meikarta. Namun, KPK membantah bahwa Bupati itu sedang hamil.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat proses pemeriksaan yang dijalani oleh Neneng, dokter KPK melakukan pengukuran tekanan darah dan Neneng sama sekali tak menyampaikan informasi bahwa dia dalam kondisi hamil.

“Saat pemeriksaan oleh dokter dan pengukuran tekanan darah, tersangka tidak bilang atau menyampaikan kondisi kehamilannya,” ujarnya pada awak media, Rabu (17/10).

Lebih lanjut, mantan aktivis ICW ini menuturkan jika memang ada keluhan sakit atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan maka akan dilakukan tindakan sesuai prosedur yang dibutuhkan.

“Kalaupun dalam kondisi hamil, tentu juga dimungkinkan dilakukan proses pengecekan kesehatan sebagaimana wajarnya,” imbuhnya.

Karena itu Febri mengimbau agar Neneng bisa bersikap kooperatif dengan menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta sebenarnya.

“Sebaiknya tersangka kooperatif, termasuk Bupati agar menjelaskan informasi yang ada sejujurnya,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga kepala dinas, yakni Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Tisnawati.

Sedangkan pejabat lainnya yang juga menjadi tersangka yaitu Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan pada Dinas PMPTSP Sukmawatty, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Asep Buchori dan staf Dinas PMPTSP Kasimin.

Satu orang lainnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto. Sementara dari pihak swasta yang ditetapkan tersangka yakni, Konsultan Lippo Grup Taryudi, pegawai Lippo Grup Fitra Djaja Purnama dan Henry Jasmen, serta Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro.

Pada kasus suap ini, Neneng diduga menerima uang dari pihak Meikarta sebesar Rp 7 miliar, dari komitmen fee sebesar Rp 13 miliar. Pemberian uang dilakukan pada April, Mei dan Juni 2018.

Sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dikabarkan terpaksa menjalani masa kehamilannya di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Kabar kehamilan itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Eka Supria Atmaja.

Dia mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Neneng yang sedang mengandung anak ke empat. “Karena kan posisi bupati sedang hamil dan segala macam,” kata Eka, Selasa (16/10).

Eka mengaku mengetahui kabar bupatinya dijemput penyidik KPK saat dirinya berada di Bogor, Jawa Barat. “Saya kebetulan kemarin ini dapat disposisi. Pagi-pagi saya ada acara TMMD. Siang harinya saya juga baru sampai Cabangbungin. Saya langsung menghadiri Porda di Bogor. Di sana baru mendapatkan kabar bahwa terjadi ini,” katanya.

(ipp/JPC)

rn
source