Connect with us

Nasional

Nonmuslim Lebih Berpengaruh, Salah Satu Pemicu Radikalisme

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Direktur Wahid Foundation (WF), Zannuba Ariffah Chafsoh atau biasa dipanggil Yenny Wahid mengungkapkan, radikalisme dan intoleransi bisa ditangkal lewat pendekatan kesejahteraan.

Dari sejumlah riset dan survei WF, salah satu faktor utama penyebab intoleransi dan radikalisme adalah perasaan terganggu serta terampas dari kehidupan sosial, politik, atau ekonomi.

“Misalnya ekonomi orang Islam lebih buruk, muslim diperlakukan tidak adil, atau suara non-muslim lebih berpengaruh dibanding umat Islam,” kata Yenny dalam diskusi Ramadan bertajuk Peran Media Memerkuat Toleransi di Rumah Pergerakan Gus Dur, Kamis (9/5).

Perhelatan ini sekaligus menandai aktifnya kembali Yenny di lembaga yang didirikannya pada 2004. Sebelumnya dalam masa kampanye, Yenny memutuskan nonaktif sebagai Direktur WF karena menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf.

Yenny melanjutkan, dari survei nasional tren toleransi di kalangan perempuan muslim Indonesia 2017, tercatat 14,8 persen responden atau sekitar 24 juta muslim, jika diproyeksikan dengan 164 juta pemilih muslim di tanah air, memiliki perasaan terdeprivasi.

“Jumlah mereka yang netral, artinya antara merasa terdeprivasi atau tidak, lebih banyak lagi sekitar 57,5 persen atau sekitar 94 juta muslim,” ucapnya.

Masih dalam laporan sama, penilaian terhadap ekonomi nasional (termasuk terhadap kondisi keagamaan dan penegakan hukum), juga menjadi salah satu faktor paling berpengaruh meningkatkan risiko tindakan radikalisme.

Advertisement

Sebanyak 4,2 persen responden mengaku jika kondisi keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi nasional dinilai buruk. Sementara 44,5 persen menyatakan baik, dan 51,3 persen mengatakan sedang.

“Perasaan terancam, terdeprivasi bisa membesar lewat informasi hoaks atau ujaran-ujaran kebencian di medsos. Apalagi masih dijumpai ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Di sinilah perusahaan medsos dan pers berperan besar dalam mengurangi intoleransi,” paparnya.

Isu Pemilu Curang, Kubu Jokowi Sebut Drama Tak Bermutu

Dia menambahkan, pemerintah bisa mengurangi radikalisme dan intoleransi melalui kohesi sosial, penguatan kesejahteraan sosial, dan penguatan literasi. Jika intervensi pemerintah ini berhasil akan diperoleh generasi tangguh terhadap paparan intoleransi dan radikalisme. (jpnn)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...