Connect with us

Nasional

Parkir di Zona Larangan, Pengemudi Wajib Bayar Rp15 Ribu per Jam

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Meski masuk dalam zona larangan parkir, pengendara yang ingin memarkir kendaraannya di jalan Kartini tetap diberikan kelonggaran. Kelonggaran tersebut berupa tarif parkir yang lebih mahal daripada tarif parkir pada umumnya yakni Rp15 ribu per jam.

Penetapan tarif parkir tersebut ternyata telah memiliki dasar hukum yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor: 1941/900/Tahun2018, Tanggal : 04 Oktober 2018 tentang penetapan jasa parkir pada area kaki limata Kanre Rong ri Karebosi dan Jalan Kartini.

Adapun tarif parkir khusus marka kotak Jalan Katini Makassar antara lain, Rp15.000 jam pertama, Rp30.000 jam berikutnya sampai 5 jam Rp60.000 di atas 5 jam sampai 12 jam Rp100.000, serta di atas 12 jam sampai 24 jam.

Direktur Umum (Dirum) PD Parkir Makassar Raya, Niko Beni mengatakan, area Kanre Rong ri Karebosi terdiri atas dua area, yakni halaman Kanre Rong ri Karebosi dan Jalan Kartini.

“Area Kanre Rong ri Karebosi untuk bagian dalam tarifnya normal untuk jam pertama sebesar Rp3.000 dan jam kedua dan seterusnya Rp2.000 untuk mobil. Sementara untuk motor sebesar Rp2.000,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/10).

Advertisement

Berbeda, kata Niko Beni, parkir di marka Jalan Kartini. Di jalan tersebut memang lebih mahal dibandingkan parkir bagian dalam area Kanre Rong ri Karebosi.

“Sesuai SK Wali Kota Makassar memang sedikit mahal lantaran Jalan Kartini merupakan jalan satu arah dan sebenarnya tidak diperbolehkan parkir. Tapi kalau ada yang mau parkir ya, silahkan tapi harus bayar sesuai SK yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, tingginya tarif parkir untuk Marka Kotak Jalan Kartini pada dasarnya supaya pengguna parkir Kanre Rong ri Karebosi tidak menggunakan Jalan Kartini sebagai tempat parkir.

“Ini kan Jalan Kartini seharusnya bebas parkir namun karena banyak yang menggunakan jalan tersebut sebagai parkir, ya harus membayar,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menganggap, penetapan tarif jasa parkir di kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Center Kanre Rong ri Karebosi, Jalan Kartini merupakan kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat. Ini hanya mengejar kepentingan pendapatan PD Parkir Makassar Raya.

Advertisement

Menurut anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Andi Amirullah Jaya, PD Parkir Makassar Raya harusnya lebih jeli melihat lahan parkir yang tak dikelola baik. Dan itu yang mestinya harus dikelola baik dan menjadi perioritasnya. Sebab, kebocoran parkir di Makassar masih banyak yang wajib diselesaikan.

“Sebenarnya ada banyak yang bisa dilakukan PD Parkir. Kenaikan tarif parkir hanya justru menyusahkan para masyarakat dan ini terkesan memburu target semata,” kata Andi Amirullah, Selasa (30/10).

Sejauh ini Amirullah melihat, ada banyak titik titik parkir yang tidak dikelola dengan baik. Padahal lokasinya dapat membantu meningkatkan pendapatan. Seperti hal lokasi parkir di Jalan Veteran, toko aksesoris handphone dan di Jalan Pengayoman yang mesti disentuh PD Parkir.

Olehnya itu, kebijakan menaikkan tarif parkir di Jalan RA Kartini harus di kaji ulang. Apalagi jalan lokasi parkiran adalah jalan nasional yang ramai dikunjungi masyarakat.

“Ini harus dikaji ulang karena pasti masyarakat banyak mengeluh soal itu. Justru memberatkan masyarakat,” tandasnya. (nug-arf/bkm/fajar)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...