Connect with us

Nasional

Pejabat Jadikan Gempa Sulteng Ajang Selfie  dan Show

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Janji Pemerintah terkait untuk korban bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum direalisasi. Parahnya, janji tersebut kembali dilontarkan oleh Pemerintah ke masyarakat Palu dan Donggala yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

Janji Pemerintah memberikan membantuan uang tunai sebesar Rp 50 juta bagi korban bencana di Lombok sebatas angan. Pasalnya, hingga kini bantuan uang itu belum dicairkan oleh Pemerintah. Menanggapi janji itu, Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengakui, Pemerintah sengaja memberikan janji-janji tersebut ke korban bencana dan kemudian didiamkan.

Parahnya, kondisi ini dimanfaatkan oleh pejabat Negara untuk ajang foto-foto (selfie) dan menggelar konfrensi pers agar bisa masuk televisi. “Memang didiamkan. Jadi pejabat itu cuman datang kalau ada bencana. Itu nanti Sulawesi Tengah gitu tuh, datang sekarang selfie-selfie, masuk tv segala macem. Wah semua tiap hari konferensi pers, padahal setelah itu orang ditinggal,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Senin (8/10).

“Termasuk departemen-departemennya pergi dan uang nggak diberikan lagi, rakyat ditinggalkan. Transfer uang ada yang ditransfer tapi nggak bisa dicairkan. Sekarang bilang mau bentuk kelompok-kelompok segala macam. Ini kan omong kosong, sama saja menjadikan penderitaan orang sebagai show. Itu kan dosa besar, selesaikan dong tugas-tugas yang ada,” tambah Fahri.

Klaim Pemerintah bahwa mereka sudah mentransfer uang bantuan kepada korban bencana tak benar, karena hingga saat ini warga Lombok yang menjadi korban bencana belum menerima uang sepersen pun. Parahnya, duit yang ada di rekening korban tidak bisa dicairkan berdasarkan perintah dari Pemerintah.

Advertisement

“Ya semua, sampai hari ini juga belum ditransfer, ini saya kan ngomong nggak berani sembarangan. Memang belum kok, duitnya nggak berani dicairin karena nggak boleh sama Pemerintah, ditahan sama bank. Uang tuh udah ada tapi itu sedikit sekali ya, hanya Rp 5000 dari 200-an ribu yang terkena. Bayangkan itu kan nggak seberapanya tapi itu pun nggak cair. Jadi orang frustasi, masih tinggal di tenda, tinggal di tempat yang robek malam-malam masih bocor, apalagi ini hujan ya,” jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat yang berada di tenda pengungsian akan frustasi hingga terkena penyakit. Parahnya, kondisi ini dijadikan show oleh Pemerintah, hingga dijadikan sebagai ajang pencitraan oleh Presiden Joko Widodo yang menutup Asian Games 2018 kemarin di tenda pengungsian.

“Hujan itu menyapu semua tenda dan lapangan yang ada. Sebentar lagi orang kena penyakit, frustrasi. Tapi Pemerintah sudah bikin show, Pak Jokowi sudah penutupan Asian Games disana, bawa orang di belakang seolah Pemerintah bersama rakyat ya kan. Kata pelawak, prêt, itu kata pelawak, bukan kata saya. Makanya selesaikan dong sampai tuntas. Cairkan uang itu apa susahnya, masak untuk pesta IMF kita cairkan Rp 1 triliun, masak 5 juta perak, 50 juta perak nggak dicairin,” ucapnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengklaim, jika Pemerintah yang melarang Bank untuk tidak mencairkan uang ke korban bencana di Lombok. “Pemerintah lah. Itu kalau ada instruksi ke bank suruh buka, ya udah mengalir, siapa yang nahan, ya Pemerintah lah,” tegasnya. (Aiy/Fajar)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...