Pemerintah Berniat Berlakukan Kembali Pengampunan Pajak, Said Abdullah: Hemat Saya, Bukan Tax Amnesty

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Rencana pemerintah memberlakukan kembali pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai tidak diperlukan. Wacana pemerintah itu bergulir pasca Presiden mengirimkan surat ke DPR untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang nantinya akan mengatur penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax amnesty.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, seharusnya pemerintah tidak lagi bicara soal tax amnesty jilid II. Karena akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid satu yang baru dilakukan 2016 lalu.

“Kalau tahun 2022 akan dilakukan kembali, hemat saya, bukan tax amnesty,” kata Said, Kamis (20/5).

Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya. Sehingga menurutnya, tax amnesty tidak diperlukan.

Sebab jika berkaca dari negara lain, pengampunan pajak hanya dilakukan dalam satu periode saja. Jika kembali dilakukan, tentu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak.

“Kalau setiap lima tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance (kepatuhan pajak) kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Exstra effort-nya tidak ada, karena tinggal tunggu 5 tahunan ada tax amnesty. Bukan hanya tidak efektif, itu yang tidak boleh dilakukan,” bebernya.rn(Fajar)rn