Connect with us

Politik

Pemerintah Tahan Harga BBM, Bambang Haryadi Minta Publik Tak Terpancing Isu Hoaks

Published

on

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa kondisi pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam keadaan aman. Ia juga menyebut pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM di tengah tekanan global guna melindungi masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersikukuh tidak menaikkan harga BBM,” tegas Bambang dalam konferensi pers usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

RDP tersebut turut dihadiri Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Bambang menjelaskan bahwa tren harga minyak dunia justru mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya berada di kisaran 114 dolar AS per barel, kini turun menjadi sekitar 94 dolar AS per barel atau turun sekitar 17 persen. Penurunan ini dipengaruhi dinamika geopolitik global, termasuk adanya sinyal gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

“Dari sebelumnya 114 dolar, sekarang menjadi 94 dolar. Mudah-mudahan dengan adanya sinyal gencatan senjata, harga akan terus menurun,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM dalam negeri, terutama demi melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil.

Legislator Gerindra itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Bambang mencontohkan adanya hoaks terkait kenaikan harga BBM yang sempat memicu panic buying di masyarakat.

“Siapa yang mengumumkan? Tidak ada kenaikan BBM, tapi isu itu beredar di media sosial. Mari kita bantu pemerintah menjaga ketenangan masyarakat,” imbaunya.

Mengakhiri pernyataannya, Bambang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat.

“Media sosial saat ini sangat rentan, jadi mari kita bersama-sama menyampaikan informasi yang benar,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...