Pemindahan Ibu Kota Negara Lebih Cocok ke Yogyakarta

Kabarpolitik.com, CIKARANG–Rencana Presiden Jokowi memindah ibu kota negara dari Jakarta ke daerah luar Pulau Jawa, masih menjadi wacana.

Praktisi sekaligus pendiri President University, SD Darmono menyatakan, pemindahan ibu kota bukan di Palangkaraya. Dengan alasan terlalu besar ongkosnya sehingga tidak efisien.

Darmono malah menyarankan Yogyakarta sebagai lokasi yang pas. Mengingat, kawasannya sudah jadi dan para pejabat yang akan pindah pasti senang.

“Indonesia patut bersyukur karena diberikan seorang tokoh sekaliber Pak Jokowi. Beliau berani mengobrak-abrik tatanan yang ada dan seharusnya sudah dilakukan para pendahulunya,” terang pendiri Jababeka ini dalam diskusi mengenai “Pandangan dan Masukan Tentang Pemindahan Ibu Kota Ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, dan Lingkungan” besutan Senat Mahasiswa President University, Cikarang di Jakarta, Rabu (15/5).

Urgensinya pemindahan ibu kota ini lantaran Jakarta sudah macet. Jakarta ibarat madu yang mengundang banyak semut. Meski begitu menurut Darmono, jika Jokowi benar-benar ingin memindahkan ibu kota, harus ada perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek dan menengah dipilih wilayah yang sudah siap dari sisi infrastrukturnya. Dia merekomendasikan Yogyakarta.

Sedangkan jangka panjangnya, Palangkaraya dijadikan kota industri sehingga bisa berkembang. Darmono memperkirakan, Palangkaraya bisa siap jadi ibu kota negara 50 tahun ke depan.

“Kalau dalam lima tahun ke depan, yang paling pas itu Yogyakarta. Tahun depan pun bisa pindah. Sedangkan Palangkaraya 50 tahun lagi baru bisa,” ucap Darmono yang diamini Chandra Setiawan, penasihat rektor President University.

Agar tidak ada pemusatan di Jawa, lanjut Darmono, perlu diciptakan kota-kota commerce di 34 provinsi. Sedangkan Yogyakarta jadi pusat administrasi. Dengan demikian pemerintah tidak salah arah karena semua kota mengalami pertumbuhan ekonomi maupun industrinya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa ikut memberikan masukan. Seperti usulan Luh Devany Trishnaputri Wijaya yang menyampaikan wacana pemindahan ibu kota bertolak dari kondisi yang ada di Jakarta saat ini.

Dengan posisi kota ke-9 terpadat di dunia, Jakarta memiliki penduduk sekitar 14 juta jiwa di siang hari, dan 10 juta jiwa di malam hari di area seluas 661 kilometer persegi. Dengan kondisi itu, penduduk memiliki kesibukan tinggi sehubungan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan jasa.

“Sayangnya, aktivitas itu tidak diimbangi dengan mobilitas warga akibat masalah kemacetan di Jakarta. Hal ini mengakibatkan jalannya kegiatan pemerintahan, bisnis, dan jasa tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi,” kata Devany.

Sebagai gambaran, Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan, kemacetan di Jakarta dan wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) mengakibatkan kerugian hingga Rp 65 triliun.

Untuk itu, jika terlaksana, pemindahan ibu kota sudah semestinya terencana dengan baik sehingga menghindari kerugian ekonomi di masa datang. Devany mengusulkan agar perencanaan calon ibu kota mendatang dibagi dalam zonasi yang jelas.

“Ibu kota baru bisa dibagi dalam lima zonasi yang jelas. Zona pertama yang berada di pusat diperuntukkan bagi kantor dan instalasi pemerintahan, disusul dengan zona diplomatik dan perwakilan internasional. Zona ketiga merupakan wilayah pendukung yang terdiri dari education park, medical zone, sports zone, dan lainnya. Zona keempat dan kelima merupakan wilayah permukiman berbagai tipe dengan fasilitas umum dan sosial. Seluruh zona harus terhubung dengan infrastruktur yang baik,” papar Devany.

Dia menambahkan, timbulnya ibu kota baru akan menimbulkan multiplier effect, karena diikuti dengan perpindahan sumber daya manusia.

Mayat Terpotong-potong Ditemukan di PBM, Diduga Korban Gadis Asal Malang Bernama Della

“Perpindahan itu diikuti dengan pertumbuhan demand atau permintaan warga yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian,” imbuh Devany. (jpnn)

rn