Pemkot Makassar Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis Untuk Warga

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Bagi masyarakat yang berproses dengan hukum, Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum, memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan hukum secara gratis. Hal ini ditekankan oleh Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM Kota Makassar, Zulkiflie.

Sesuai peraturan daerah, kata Zulkiflie, masyarakat yang mengajukan pelayanan bantuan hukum akan mendapatkan bantuan sebesar Rp8 juta untuk setiap kasus. Namun, ada berbagai persyaratan untuk pelayanan bantuan hukum gratis.

Sesuai peraturan daerah melalui Perwali nomor 7 tahun 2015, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum gratis adalah masyarakat miskin. Perlu adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah dan camat agar mendapatkan dana bantuan hukum tersebut.

“Selain itu, beberapa persyaratan yaitu harus mengajukan permohonan secara tertulis, isinya mengenai uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum. Dan tentunya juga harus ber KTP Makassar,” katanya.

Ketika semua berkas sudah siap, maka penerima bantuan hukum akan langsung diarahkan ke lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Pemkot Makassar.

“Kita arahkan langsung ke LBH. Nanti LBH akan membentuk tim. Nanti dilihat apakah anggarannya akan memakai anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari dana APBD Pemkot Makassar,” ujar Zulkiflie.

Untuk pemberian bantuan hukum secara litigasi akan dilakukan pendampingan dari tingkat penyidikan dan penuntutan.

Proses pemeriksaan di persidangan atau pemberian kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk non litigasi melalui konsultasi hukum ataupun mediasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, Umar mengatakan, pihaknya juga menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Masyarakat dapat melakukan konsultasi langsung ke bagian hukum, katanya. (nug/bkm/fajar)

rn
source