Connect with us

Nasional

Penyerapan Dana Desa Diklaim Mencapai 98 Persen

Published

on

Kabarpolitik.com, SOLO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menilai program dana desa yang digulirkan oleh pemerintah cukup berhasil dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan yang terjadi di desa-desa yang melaksanakan program dana desa.

Bahkan Eko menyebut, penurunan angka kemiskinan di desa lebih cepat dibandingkan di perkotaan.

“Kita bisa melihat penyerapan program dana desa terus naik, dari sebelumnya yang 82 persen sekarang sudah menjadi 98 persen,” terang Menteri di Solo, Selasa (9/10).

Keberhasilan program dana desa ini tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan di desa saja. Tetapi juga adanya pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa. Pembangunan tersebut tidak lain merupakan hasil dari pengelolaan program dana desa selama ini.

Advertisement

Eko mengatakan, dana desa sudah berhasil membangun 158 kilometer jalan. Kemudian 1.000 kilometer jembatan, 7 ribu lebih pasar desa, 35.745 BUMDes, 3 ribu lebih embung, 17.399 sarana olahraga. 39.656 saluran irigasi, 4.711 unit tambatan perahu. Selain itu dana desa juga berhasil membangun 48.694 PAUD, 39 juta meter drainase, dan berbagai pembangunan lainnya. “Dana desa ini juga mampu menurunkan angka stunting di desa,” katanya.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa maka akan mampu meningkatkan kualitas masyarakatnya. Hal ini juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga dengan adanya klaster ekonomi. Semakin banyak klaster ekonomi di desa maka pendapatan dari pajak juga akan lebih besar dibandingkan dengan dana desanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur non aktif Wahid Foundation, Yenni Wahid mengungkapkan, bahwa yayasannya juga mempunyai program serupa bernama Desa Damai. Sama halnya dengan program dana desa dari pemerintah, program Desa Damai juga akan memberikan bantuan dana desa.

Hal ini ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan juga mendeteksi dini adanya radikalisme di daerahnya. “Saat ini kami sudah mempunyai 30 desa binaan, yang sudah mendeklarasikan sebanyak sembilan dan yang akan menyusul deklarasi ada tiga,” ungkapnya.

Deklarasi yang dimaksud adalah deklarasi bahwa desa binaan tersebut sudah memenuhi sejumlah komponen. Seperti sistem deteksi dini, adanya pencegahan ketika ada potensi radikalisme. Sikap menghormati antar warga yang berbeda keyakinan. “Dan komponen tersebut sudah dipraktikan setiap hari, baru bisa diakui deklarasinya. Dan bisa mendapat bantuan berupa dana desa Rp 30 juta untuk kepentingan ekonomi,” tandasnya. (apl/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...