Connect with us

Nasional

perumahan di Balaroa Akan Dijadikan Kuburan Masal

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Wiranto menyebut, proses evakusi korban gempa di Balaroa, Kota Palu belum banyak kendala. Terutama pengerahan alat berat untuk mencari korban yang tertimbun.

Nyaris seluruh kompleks perumahan di Balaroa itu seperti dilumat lumpur usai gempa dan tsunami pada Jumat (28/9/2018) lalu.

”Berdasarkan ambles itu timbul masalah, alat berat tak masuk ke situ. Karena alat berat akan tenggelam juga (tanah) masih lunak. Sehingga evakuasi harus pakai tenaga manusia,” ujar Wiranto. Wiranto baru saja kembali ke Jakarta setelah seharian bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Palu.

Wiranto menuturkan ada koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama setempat untuk menjadikan perumahan di Balaroa itu sebagai makam masal.

Memang evakuasi dengan tenaga manusia bisa menemukan jenazah. Namun, dia tidak yakin semua jenazah akan bisa ditemukan saat masa tanggap darurat yang diperkirakan dua bulan itu berakhir.

Advertisement

”Saat pencarian jenazah itu dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan satu keputusan untuk menjadikan daerah itu menjadi makam masal. Kalau tidak, itu juga bisa menimbulkan penyakit bagi yang masih hidup,” ungkap Wiranto.

Apalagi lokasi perumahan yang dekat dengan jalur sesar Palu Koro itu juga tidak mungkin ditempati lagi. Pemerintah sedang memikirkan relokasi ke tempat yang lebih aman. Pada masa tanggap darurat selesai dan disusul dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan membangun barak sementara.

Tempat yang punya fasilitas mencukupi seperti punya dapur dan MCK itu akan dihuni pengungsi sementara bangunan permanen disiapkan. ”Segera minggu depan ini Menteri PU PR sudah akan membangun barak-barak darurat di tempat yang ditentukan oleh Pemda agar lebih teratur lagi. Lebih gampang dapat bantuan makanan dan kesehatan,” ujar Wiranto.

Barak tersebut juga akan dibangun untuk keperluan pendidikan anak. Sebelum mereka mendapatkan gedung sekolah baru. (jpg)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...