Connect with us

Nasional

Pimpinan DPR Minta Lapangan Tembak Perbakin Dipindah

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Peluru yang menyasar lantai 16 dan 13 Gedung DPR-RI pada, Senin (15/10) kemarin berbuntut panjang. Pasalnya, kejadian tersebut tidak baru sekali terjadi tetapi sudah berulang dan tidak ada langkah tegas dari pihak DPR, Pemerintah (DKI Jakarta-red) dan pengelola lapangan tembak senayan atau Perbakin sendiri.

Kejadian peluru nyasar yang hamper mengenai kepala salah satu staf anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar Bambang Hery itu langsung mendapat reaksi cepat dari DPR-RI, aparat kepolisian maupun Perbakin sendiri. Ketua DPR-RI Fahri Hamzah mengatakan, penembakan ini tidak bisa didiamkan begitu saja dan masalahnya langsung ditutup dengan keterangan peluru nyasar, tetapi harus ada diusut lebih jauh.

“Kemudian ada pertanyaan tentang penembakan, jadi saya pengen cari tahu juga kenapa ini bisa menjadi agak ramai ya. Saya ga tahu mungkin ada mesin pengalihan isu atau apa itu yang membuat saya bertanya, apa sebabnya. Karena ini memang lembaga negara, itu mungkin mendatangkan apa namanya sensasi begitu, ada tembakan kepada lembaga negara itu.,” kata Fahri dalam diskusi public di Ruang Pressroom DPR-RI, Selasa (16/10).

Dengan kejadian berulang ini, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar gedung-gedung milik Negara harus didesain dan memiliki aturan khusus terkait dengan tata kota yang ada di Pemerintahan DKI Jakarta sebagaimana yang pernah didesain oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno, yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara dengan mengatur tempatnya.

“Makanya sebenarnya yang saya suka ulang-ulang juga, gedung-gedung lembaga negara itu memang ada desain dan pengaturannya. Itu yang sebenarnya belum tuntas, ada satu tata kota lama yang ada di DPR ini, salah satu desin yaitu desain waktu zaman Bung Karno dulu. Bagaimana Bung Karno mau mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan mengatur tempat. Gambar besar ini sekarang udah gak ada yang ngatur,  sehingga kacau ini termasuk penggunaan lahan  278 hektar peninggalan Bung Karno di kawasan Senayan,” ujarnya.

Advertisement

“Itu ada 278 hektar itu peninggalan Bung Karno yang kacau penggunaannya, seenak-enaknya itu, masak bikin lapangan tembak corongnya itu Gedung DPR,  apa namanya nggak masuk akal. Maka saya mengusulkan itu lapangan tembak segera dipindahkan, kalau nggak DPR-nya yang dipindahkan,” sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah, posisi lapangan tembak Senayan dengan Gedung DPR-RI bisa dijadikan sebagai alasan bagi orang-orang yang ingin membuat sensasi baru di bangsa ini. Karena, pengamanan di lapangan tembak Senayan sendiri tidak memiliki pengamanan yang baik dan itu terlihat dengan adanya kebebasan bagi pengunjung yang membawa senjata dengan bebas.

“Karena ini hubungan yang tidak baik,kalau orang mau bikin sensasi gampang. Teman-teman besok saya dengar katanya mau diajak Pak Bambang lihat lapangan tembak, ga ada itu yang namanya tanda pemeriksaan segala macam, anda datang bawa senjata basoka saja bisa itu. Benar kalau ada orang gila, dapat  selundupan basoka darimana, dia ambil dan dia gunakan satu gedung bisa kebakar, padahal itu ga boleh sebab di gedung ini Presiden dating,” jelasnya.

Kalau berkaca dari tata kota yang dilakukan oleh DC, seharusnya tidak boleh ada bangunan yang tinggi dari bangunan milik Negara (DPR-red) karena ini merupakan daulat dari rakyat. “Kalau konsepnya benar itu tadi yang tata kota itu kayak di DC itu, tidak boleh ada gedung lain yang lebih tinggi dari pada gedung ini, karena itu melambangkan daulat rakyat. Bahkan kalau ada yang lebih tinggi itu harus dirubuhkan otomatis itu, oleh Walikota nya itu jadi yang enggak ada desainnya di kita sistem pengaman enggak ada,” ucap Fahri.

“Jadi saya kira ini ada problem tata kota, saya mengusulkan sebenarnya kalau memang mau mengatur, bapak Mensekneg dulu saya pernah ajak rapat di sini waktu kita mau mendesain tata kota, paling tidak tata kota parlemen, karena waktu itu saya mengusulkan parlemen yang paling tidak dibikin agak lengkap desainnya melambangkan kamar-kamar yang sekarang ada baik DPD maupun DPR maupun MPR,” sambungnya.

Advertisement

Bersamaan dengan itu, Anggota MPRI Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku kaget dengan kabar tersebut, karena dirinya tidak pernah terpikirkan jika ada peluru dari lapangan tembak Senayan bisa nyasar hingga ke lantai 16 dan 13 Gedung DPR-RI. Karena menurut Karding, senjata yang biasa dipakai saat latihan menembak itu adalah senjata standard yang jarak jangkaunya tidak begitu jauh.

“Sebenarnya dari kejadian penembakan di gedung DPR lantai 13 dan 16, Pak Wenny Warouw dan Mas Bambang Heri Purnomo, itu tentu membuat kita tersentak dan kaget, karena saya jujur aja di kepala saya bahwa saya tidak pernah menyangka jangkauan peluru dari lapangan tembak itu bisa sampai ke sini. Itu nggak ada kepikiran sama sekali karena saya pikir yang dipakai latihan itu hanya apa senjata-senjata dengan standar standar jarak penembakan yang tidak terlalu jauh,  baik itu untuk sekedar hobi, maupun untuk kepentingan olahraga. Jadi itu yang mengagetkan,” ujar Karding dalam diskusi publik.

Untuk itu, dengan kejadian ini Sekjen PKB itu meminta agar ke depan dilakukan perubahan-perubahan yang bisa mengatasi masalah seperti ini, paling tidak ada regulasi tentang Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 1948 soal izin kepemilikan senjata. “Jadi kita sangat kaget dengan kejadian itu dan dari sini kita bisa melakukan banyak perbaikan atau perubahan-perubahan kedepan, paling tidak dari regulasi UU nomor 8 tahun 1948 soal izin kepemilikan senjata. Itu mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi diperkuat oleh surat keputusan Kapolri Nomor 82 tahun 2004 soal penggunaan senjata ini,” ucapnya.

“Siapa yang boleh menggunakan senjata, ada tiga kelompok selain polisi dan anggota militer. Pertama adalah pejabat Pemerintah termasuk para Menteri, kalau dari swasta pengacara dan kemudian juga Dirut umum. Disitu ga disebut  anggota DPR boleh menggunakan senjata. Dan kemudian orang yang boleh menggunakan senjata baik itu dalam konteks olahraga, maupun yang lain dengan standar standar tertentu, misalnya dia sudah 3 tahun sudah punya kemahiran menggunakan senjata itu, itu boleh diberi izin oleh Perbakin,” tutupnya.

Diketahui, terjadi penembakan misterius yang menyasar ruang kerja Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw di lantai 16 dan ruang kerja Bambang Hery dari Fraksi Partai Golkar di lantai 13 Gedung DPR-RI. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi berkesimpulan bahwa arah peluru nyasar itu berasal dari lapangan tembak Senaya atau lapangan tembak Perbakin. (Aiy/Fajar)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...