Connect with us

Nasional

Polda Metro Jaya Periksa Rizal Ramli Soal Surya Paloh

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Laporan Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem yang melaporkan mantan Menteri Menko Maritim Rizal Ramli diproses. Polda Metro Jaya menjadwalkan agenda pemeriksaan kepada Rizal Ramli atas dugaan pencemaran nama baik kepada Ketua umum Nasdem, Surya Paloh pada Rabu (24/10).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan kepada Rizal merupakan pemanggilan lanjutan. Mengingat yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan Senin (22/10).

“Alasan Rizal tidak hadir saat itu karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah diklarifikasi, hari ini jam 12.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (24/10).

Argo mengatakan, pemeriksaan Rizal untuk meminta keterangan atas laporan yang dibuat Partai Nasdem di Polda Metro Jaya. Diketahui, laporan terhadap Rizal itu terdaftar dengan nomor : LP/4963/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 17 September 2018.

“Terkait laporan yang dibuat Partai Nasdem ke Polda Metro Jaya. Kalau terkait RS belum dijadwalkan,” tuturnya.

Advertisement

Sebelumnya, Rizal dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disampaikan melalui stasiun televisi swasta.

Rizal menuding Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah bermain atas kebijakan impor yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Rizal pun dianggap sudah membuat fitnah dengan tuduhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berani kepada Surya Paloh.

Laporan terhadap Rizal dilakukan oleh Herman Taslim dengan sejumlah saksi yaitu Syahrul Y Limpo, Taufik Basari dan Regginaldo Sultan.

Dalam laporannya, Syahrul Y Limpo mengatakan, pernyataan Rizal Ramli terlalu vulgar. Karena menurutnya dengan mengatakan Presiden Jokowi tidak takut kepada Surya Paloh itu membangun persepsi publik bahwa Ketua Umum Nasdem itu punya tekanan atas kebijakan pemerintah.

“Kata-kata vulgar, tidak benar dan hate speech itu tidak pantas keluar dari elit tokoh nasional, RR. Dia sudah membangun opini bahwa SP cukup punya tekanan kepada Presiden. Pernyataan itu sangat tidak benar dan hoax,” ujar Limpo. (wiw/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...