Presiden Prabowo Tekankan Supremasi Hukum dalam Arahan kepada Komisi Reformasi Polri

rnPresiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan para tokoh untuk kembali mengabdi kepada bangsa dan negara.rn“Saya mengucapkan terima kasih bahwa Saudara-saudara bersedia, masih mengambil, melaksanakan tugas negara sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-saudara,” ujar Presiden.rnPresiden menegaskan bahwa pembentukan komisi ini bertujuan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Polri, dengan orientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Komisi diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang ada, dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi perbaikan institusi kepolisian.rnPresiden juga menjelaskan bahwa unsur Polri aktif turut dilibatkan dalam proses kajian dan diskusi, bersama para mantan Kapolri yang memiliki pengalaman luas.rn“Ada beberapa tokoh yang mantan kepala kepolisian, mereka pun bisa memberi masukan dan pandangan. Dan dengan ada Kapolri yang aktif, Saudara-saudara punya akses untuk berdiskusi,” tutur Presiden.rnLebih lanjut, Presiden meminta agar hasil kajian komisi dilaporkan secara berkala, disertai rekomendasi langkah reformasi yang perlu ditempuh pemerintah.rn“Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan. Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang memerlukan perbaikan,” jelasnya.rnMenutup arahannya, Presiden menekankan pentingnya kajian objektif dan tajam terhadap lembaga-lembaga negara, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai fondasi utama keberhasilan bangsa.rn“Saya selalu tekankan, keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum — the rule of law. Harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” tandas Presiden Prabowo.rn