Connect with us

Nasional

Protes, Ribuan GTT dan PTT di Gunungkidul Mogok Kerja Selama 2 Minggu

Published

on

Kabarpolitik.com, GUNUNGKIDUL – Sekitar 2.000 GTT (Guru Tidak Tetap) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengajukan izin tak bekerja selama 2 minggu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang rekruitmen CPNS jalur umum.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan pengajuan izin tak bekerja itu tertanggal 15-31 Oktober 2018. “Kami sudah koordinasi dengan anggota, terkait izin tak mengajar dan bekerja ini,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (11/10).

Selain koordinasi dengan seluruh anggota, juga telah diumumkan melalui sekolah. Kemudian di media sosial, serta melalui surat tertulis yang ditujukan kepada koordinator Kecamatan dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Gunungkidul.

Menurutnya, Permen No 36 Tahun 2018 sangat diskriminatif terhadap guru honorerdan tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri. “Ini bentuk protes kami,” katanya.

Pihaknya menuntut agar peraturan tersebut segera dicabut oleh pemerintah pusat. Kemudian diganti dengan perpu pengganti UU oleh Presiden RI untuk menyelesaikan permasalahannya.

Advertisement

Sementara itu, Koordinator FHSN wilayah Kecamatan Semanu, Wahyu Arinto menambahkan, aksi ini memang disadari akan ada risikonya. Salah satunya kegiatan belajar mengajar para siswa yang akan terganggu.

“Murid-murid bertanya siapa yang akan mengajar jika kami izin. Tapi mau bagaimana lagi, kami harus memperjuangkan nasib kami,” tuturnya.

Penghasilan GTT di Kabupaten Gunungkidul saat ini kisaran Rp 400 ribu per bulan saja. Rekan-rekannya pun harus bekerja di lain profesinya, seperti berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Bahron Rasyid mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan akan adanya aksi itu. “Saya memahami ikhtiar teman-teman (GTT dan PTT), tapi saya harap bapak ibu GTT dan PTT tidak tega meninggalkan tugasnya dalam waktu lama,” ucapnya

(dho/JPC)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...