Proyek Tol Borobudur-Jogja-Solo Jalan Terus

Kabarpolitik.com, YOGYAKARTA – Pembangunan Tol Bawen-Borobudur menuai penolakan dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah (Jateng). Kendati demikian, proyek Tol Borobudur-Yogyakarta-Solo akan terus berjalan.

Hal itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X. “Itu urusannya Jawa Tengah. Kalau kami sudah clear. Borobudur masuk ke Jogja, kemudian Jogja ke Solo. Itu nanti elevated (jalan layang),” kata Hemengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIJ, Jumat (19/10).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelumnya memang jalan tol dibangun dari Bawen langsung menuju Yogyakarta. Akan tetapi karena ada pertimbangan risiko, akhirnya diubah. Yaitu, Bawen ke Secang. Kemudian Secang menuju Borobudur. Baru selanjutnya Borobudur ke Jogja, dan diteruskan Jogja-Solo.

“Jogja Bawen nggak bisa dibangun. Karena arep lewat endi, wong sing dalane saiki keno lava (mau lewat mana, jalannya kena lava Merapi). Karena yang mau bangun di sebelah Timur Kali krasak. Berarti makin dekat Srumbung. Makin dekat lava Merapi, akhirnya kan dipindahkan. Bawen-Secang-Borobudur-Jogja-Solo, kan gitu,” ulas Hemengkubuwono X.

Untuk jalan tol Borobudur-Jogja-Solo akan dibangun elevated. Yaitu di atas Selokan Mataram. “Ya kan nanti elevated, masuk ke atas (Selokan Mataram),” terangnya.

Sebelumnya, Pansus pembahasan RTRW DPRD Jateng menghapus Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Alasannya untuk menyelamatkan lahan basah atau lahan pertanian. Pembangunan Tol Bawen-Jogjakarta sepanjang 70 kilometer bakal berdampak ke lahan pertanian seluas 350 hektare.

Terpisah, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung mengatakan bahwa secara umum pihaknya menyetujui pembangunan tol itu. “Kami setuju, sepanjang memang sudah dikoordinasikan dengan Gubernur DIJ,” tukasnya.

DPRD DIY sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir pada Pemprov DIJ. Pemerintah Pusat juga diyakini telah berkoordinasi secara intens dengan pemda untuk merealisasikan proyek strategis nasional ini.

“Sebab pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi yang ada di daerahnya. Semestinya juga telah menghitung konsekuensi-konsekuensi logis,” ucap Yoeke Indra. (dho/JPC)

rn
source