Connect with us

Politik

Rahayu Saraswati Desak Kemenparekraf Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif dengan Kebijakan Strategis

Published

on

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk segera merealisasikan berbagai kebijakan strategis guna memperkuat sektor ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI, Teuku Riefky Harsya, yang digelar di Gedung DPR RI, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memimpin rapat, menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam hal akses pembiayaan.

“Kami mendorong agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp100 juta, bisa mendapatkan akses tanpa agunan. Ini penting sebagai bentuk afirmasi terhadap sektor yang selama ini menjadi tulang punggung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis budaya,” ujar Rahayu Saraswati.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII juga meminta Kemenparekraf untuk berkoordinasi dengan lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam menyusun skema pembiayaan yang lebih inklusif. Selain itu, Komisi VII mendesak agar proses sita dan lelang aset milik pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 dihentikan sementara dan agar dilakukan penyusunan skema restrukturisasi pinjaman yang lebih adaptif.

“Kami ingin pendekatan yang mengedepankan keberpihakan, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekonomi. Jangan sampai pelaku ekonomi kreatif yang sedang berjuang bangkit justru terbebani oleh mekanisme keuangan yang kaku,” tegas politisi Fraksi Gerindra tersebut.

Advertisement

Rapat juga menyoroti perlunya peningkatan promosi ke negara-negara dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar serta fasilitasi sertifikasi produk dan kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat daya saing pelaku ekonomi kreatif.

Komisi VII menutup rapat dengan komitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi kreatif agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...