Connect with us

Daerah

Relawan Banten Bersatu: Baru 1 Periode Jokowi Sudah Luar Biasa

Published

on

Banten – Era kepemimpinan Joko Widodo di tahun kelima ini sudah menunjukkan bukti yang nyata bagi rakyat. Misalnya, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, program pembangunan desa, hingga keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih beberapa proyek migas.rnHal itu diungkapkan Koordinator Banten Bersatu, Dede Kodrat. Berangkat dari harga bahan bakar minyak (BBM), Dede menilai ada penurunan harga jika membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan era SBY sebelumnya.rn“Program BBM Satu Harga di Papua yang dulu saat era SBY harga bensin bisa mencapai 60 rb – 100 rb /liter. Di era Jokowi, harga bensin di Papua sama dengan harga bensin di pulau Jawa,” ujarnya, Rabu (16/1).rnSementara di era Jokowi-JK, pertama kali menjabat usai dilantik pada Oktober 2014 lalu, harga BBM jenis Premium misalnya tercatat Rp 6.500,-/liter. Pemerintah kemudian menaikkan harga Premium pada 18 November 2014 manjadi Rp 8.500,-/liter.rnNamun, harga tersebut tak berlangsung lama, tepatnya pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan Harga premium menjadi 7.600,-/liter. Harga Premium bahkan turun pada 19 Januari 2015 menjadi 6.600,-/liter. Kenaikan harga premium kembali terjadi dalam waktu satu bulan selama dua kali yaitu pada bulan maret 2015 menjadi Rp. 6.800,-/liter dan 28 Maret 2015 menjadi Rp 7.300,-.rnSetelah mengalami dua kali kenaikan pada Maret 2015, pemerintah kembali menurunkan harga premium dua kali masing-masing pada 5 Januari 2016 menjadi Rp. 6.950,- dan pada 1 April 2016 menjadi Rp 6.450,-/liter hingga saat ini belum mengalami kenaikan kembali.rnDede menambahkan, ada perbedaan lain soal harga BBM di era SBY dan Jokowi. Di era Jokowi, menurutnya anggaran yang selama ini dipakai mensubsidi BBM, yang digerogoti mafia migas, dialihkan untuk rakyat melalui program-program pembangunan untuk desa-desa.rnMisalnya, program dana desa dan program pro rakyat lainnya seperti Permodalan Nasional Madani yang menyerap sebanyak 3,2 juta nasabah. Kemudian, adapula program sertifikat tanah gratis bagi rakyat, yang totalnya sudah mencapai 25 juta sertifikat di akhir tahun 2019 ini. Ditambah lagi, adanya program 1 juta rumah untuk rakyat.rn“Dengan selisih harga 50 perak aja dari 2014 ampe 2018, Pak Jokowi disebut tidak pro rakyat. Padahal Jokowi memberantas mafia migas yang ada di Petral yang akhirnya dibubarkan, yang selama bertahun-tahun mengerogoti subsidi BBM,” terangnya.rn“Jadi bohong besar kalau ada yang bilang Jokowi hanya membangun infrastruktur tanpa memiliki program kerakyatan. Kenyataannya program-program kerakyatan Jokowi sangat masif,” imbuhnya menegaskan.rnIa pun menegaskan, dirinya semakin yakin untuk kembali memilih Jokowi di Pemilu 2019 nanti. Menurutnya, hasil kinerja pemerintahan Jokowi sudah terlihat nyata.rn“Baru satu periode aja pencapaiannya sudah luar biasa, apalagi kalau dua periode. Indonesia bisa hebat dan banyak rakyat miskin bangkit dari kemiskinannya. Kalau aku sih #2019TetapPilihJokowi karna aku orang waras yang akan selalu mendukung dan memilih orang baik yang dah keliatan kerjanya,” tegasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...