Rentan Diskriminasi, UU Perlindungan PRT Dinilai Sangat Krusial

Kabarpolitik.com,JAKARTA– Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendorong adanya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) khususnya PRT perempuan. Sektor domestic worker ini telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi keluarga dan perekonomian nasional.rn

“Perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja,” kata Menaker Ida saat menjadi Keynote Speaker pada Webinar bertajuk “Pentingnya UU Perlindungan PRT Untuk Perempuan Indonesia” yang diselenggarakan oleh KOWANI, Senin (13/7/2020).rn

Ida menjelaskan, PRT berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sehingga sudah selayaknya pekerja yang berprofesi sebagai PRT mendapatkan pelindungan yang layak.rn

Pelindungan tersebut untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta pengakuan tanpa diskriminasi. “Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” urai Menaker Ida.rn

Lebih lanjut ia menuturkan, dalam hal perlindungan PRT, ada dua isu krusial. Pertama, terkait perjanjian kerja antara PRT dengan pemberi kerja.rn

“Dengan perjanjian kerja yang jelas maka akan disepakati tentang jam kerja. Hak dan kewajiban, libur dan cuti, potensi bahaya yang muncul, jaminan sosial, dsb,” ungkapnya.rn

Kedua, penegakan hukum norma kerja, di mana norma kerja tersebut akan merujuk pada perjanjian kerja. “Hal-hal yang muncul yang merugikan PRT itu karena berangkat dari tak adanya perjanjian kerja,” lanjutnya kemudian.rn(Fajar)rn