Connect with us

Nasional

Resmikan Kantor MUI Jateng, Wapres Minta  Ulama Terus Tegakkan Khittah Ishlahiyah

Published

on

SEMARANG— Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meresmikan Gedung Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah (Jateng) di Aula Masjid Raya Baiturrahman, Jl. Pandanaran No. 126, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/09/2022).

Seiring dengan berdirinya gedung baru yang diberi nama Gedung KH Dr Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh ini, Wapres meminta segenap jajaran pengurus dan anggota MUI Jateng agar semakin bersemangat dalam menegakkan khittah (garis perjuangan) MUI yakni melakukan perbaikan dalam berbagai hal.

“Khittah MUI adalah khittah melakukan perbaikan (islahiyah) melalui berbagai kegiatan, bukan mencari kekuasaan atau kemuliaan, tapi mencari perbaikan-perbaikan,” tegas Wapres dalam keterangan pers yang diterima MUIDigital, Sabtu (24/9/2022).

Adapun salah satu contohnya, lanjut Wapres, adalah dengan berdakwah mengajak umat kepada kebaikan dengan cara yang baik. Menurutnya, arti kebaikan di sini merujuk pada dua hal yakni memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan (keburukan).

“Dakwah kita harus itu, jangan justru sebaliknya, menimbulkan kemudharatan dan tidak membawa (manfaat) apa-apa,” tegasnya.

Advertisement

Lebih lanjut, Wapres mencontohkan suatu kebaikan yang masuk kategori memberikan kemanfaatan adalah gerakan berzakat, berinfak, berwakaf, dan bersedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun berbagai fasilitas umum.

“Gerakan mengembangkan dana-dana umat Islam dalam rangka menangkal kemiskinan, kemudian juga untuk membangun fasilitas-fasilitas fisik itu termasuk kelompok kebaikan yang bermanfaat,” terangnya.

Selain itu, sambung Wapres, kebaikan yang memberikan kemanfaatan juga dapat berupa sesuatu yang bersifat non fisik, seperti pemikiran dan kajian yang baik.

“Inisiatif, ide, gagasan yang baik itu adalah perbaikan yang bermanfaat yang bersifat non fisik,” ujarnya.

Kemudian terkait kebaikan yang masuk kategori menghilangkan kemudharatan, Wapres mencontohkan dengan upaya menjaga persatuan dan kerukunan umat manusia.

Advertisement

“Sekarang banyak informasi yang tidak benar (hoaks) dan ini bisa memecah belah persatuan dan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita juga harus menangkalnya dalam rangka menghilangkan kemudharatan. Ini bagian yang harus dilakukan dalam dakwah kita,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Contoh lainnya, lanjut Wapres, pemerintah melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi, krisis pangan, krisis finansial juga dapat diartikan sebagai kebaikan yang masuk kategori menangkal kemudharatan.

“Menurut Syech Nawawi Al-Bantani, bahaya yang diduga akan datang saja wajib ditangkal, apalagi yang sudah nyata. Ini tugas-tugas kita dalam melakukan dakwah,” tuturnya.

Lebih jauh, selain menegakkan khittah MUI, pada kesempatan ini Wapres juga meminta MUI Jateng untuk turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya MUI Jateng harus membantu meluruskan pandangan keliru bahwa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah adalah wujud cinta dunia yang dapat melalaikan urusan akhirat.

“Sekali lagi Syech Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud cinta dunia yang membahayakan akhirat adalah mencari rezeki dengan melanggar larangan-larangan (agama),” terang Wapres.

Advertisement

Sedangkan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kata Wapres, justru sebaliknya yaitu bentuk mencari rezeki dengan tetap mematuhi aturan-aturan agama.

“Mencari rezeki dengan tetap menjaga hak-hak Allah, tanpa melalaikan kewajiban itu tidak menjadi dalil butanya mata hati kita, sehingga terlalu cinta dunia dan melupakan akhirat. Bahkan mengembangkan ekonomi syariah adalah jihad yang besar karena bentuk mencari rezeki untuk kepentingan keluarga dan masyarakat dengan tetap menjaga hak Allah dan tidak menyiakan masalah ajaran agama. Di sini saya mengatakan pentingnya ekonomi syariah,” tutur dia.

Hadir dalam acara ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Jateng KH Taj Yasin Maimoen, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji beserta jajarannya.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya (EP-BPMI Setwapres, ed: Nashih)

Advertisement

[MUI]rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...