Sekjen KONI Mengaku Korban Asisten Pribadi Imam Nahrawi

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Pihak Ending Fuad Hamidy terus meyakinkan publik, dirinya adalah korban kasus suap dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Arief Sulaiman selaku pengacara sekretaris jenderal (Sekjen) KONI mengklaim hanya mengikuti perintah Miftahul Ulum, asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Arief Sulaiman pun membeber mekanisme pencairan dana untuk KONI dari Kemenpora. Ulum disebut sebagai orang dekat Imam Nahrawi selalu mengawal setiap proposal yang masuk ke meja bosnya. Bahkan Ulum pun yang menganjurkan KONI untuk melakukan suap kepada pejabat Kemenpora.

“Klien kami hanya mengikuti arahan Ulum. Karena, setiap kami mengikuti dan memenuhi komitmen fee, maka dana dicairkan sesuai yang sudah disepakati,” kata Arief di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/4) malam.

Dia membantah soal pemberian mobil kliennya kepada pejabat Kemenpora. Ending Fuad Hamidy diklaim tidak pernah memberikan hadiah mobil kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana. “Soal mobil memang tidak pernah klien saya memberikan mobil kepada Mulyana,” tegas Arief.

Sementara dalam dakwaan, Ulum disebut memiliki peran aktif. Dia memberikan arahan kepada pejabat KONI untuk memberi suap kepada pejabat Kemenpora demi lancarnya anggaran hibah. Duit suap itu diberikan agar jajaran Kemenpora membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. semua itu melibatkan Ulum.

Sebelumnya Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Jhony F Awuy didakwa telah memberi suap kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana. Suap yang diberikan berupa uang Rp 400 juta, 1 unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD, dan 1 unit ponsel Samsung Galaxy Note 9

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. (jp)

rn