Serapan Anggaran Pemprov Masih 50 Persen

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Serapan APBD 2018 di lingkup Pemprov Sulsel memasuki masih mencapai 53,47 persen, sementara realisasi fisik 52,29 persen.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, realisasi pencapaian hingga triwulan III baru mendekati 60 persen. Idealnya, sudah ada diposisi 70 persen. Capaian ini menurutnya belum baik sehingga harus tetap digenjot.

Ia bahkan minta pemprov bisa berkaca dari Kabupaten Bantaeng. Semua tender proyek harus dilakukan di bulan Desember agar Januari pengerjaan sudah berjalan. Kata Nurdin, tahun anggaran 2019, cara tersebut sudah bisa diterapkan.

“Belajar dari Banteng. Seharusnya, bulan Desember sudah tender, Januari pelaksanaan sudah jalan. Semua kegiatan pelelangan baik fisik dan pengadaan barang dan jasa di review terlebih dahulu di inspektorat apakah terjadi mark up. Nanti selesai di inspektorat baru diserahkan ke ULP untuk dilelang,” tutur Nurdin.

Diketahui, ada tiga OPD dengan realisasi terendah yakni RSUD Labuang Baji yang masih 27,70 persen, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, 26,42 persen, Dinas Kelautan dan perikanan 26,33 persen dan Balai pelayanan kesehatan: 22,53 persen.

Sementara realisasi tertinggi ada pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 63,55 persen, Biro umum 61,64 persen dan Dinas Sosial 61,13 persen.

Ia menekankan, OPD harus fokus. Dua tiga bulan ke depan adalah kesempatan untuk menggenjot proyek-proyek besar yang mengakibatkan proses pencairan melambat.

Selain itu, ia juga meminta agar pimpinan OPD lebih tegas mengontrol penyerapan anggaran. Evaluasi, lanjutnya perlu dilakukan. OPD harus melakukan tender untuk proyek yang lebih besar terlebih dahulu di awal tahun.

“Proyek-proyek besar yang proses pencairannya masih lambat jadi perhatian. Ke depan jangan terlalu banyak dibuat kecil-kecil. Kalau dibuat kecil nggak ada yang kelihatan makanya daya serapnya rendah. Coba (program) yang besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.

Nurdin juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota bisa mempercepat pengerjaan infrastruktur agar anggaran bisa terserap, tak menumpuk di akhir tahun.

“Yang terpenting support kabupaten kota seperti Toraja dan Bira harus tuntas. Jadi toraja ini 2019 harus maksimal kalau tidak selesai tahun 2020 kita tambah lagi karena karena kawasan wisata ini tanggung jawab provinsi,” tandasnya. (al amin/raksul/fajar)

rn
source