Connect with us

Nasional

Setahun Anies Baswedan: OK OCE Sudah Tak Terurus

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali ikut mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang hari ini tepat setahun memimpin ibu kota. Menurut dia, ada beberapa program sang gubernur yang sudah mangkrak.

Salah satu program yang kurang terurus itu adalah OK OCE. Karena penggagas program yakni Sandiaga Uno telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

“Pak Sandi pergi terus saya nggak tahu ini siapa yang menangani. Kami berharap sekarang bisa diantisipasi dengan PD Pasar Jaya yang sedang melakukan revitalisasi. Jadi, PD Pasar Jaya ini sebagai pemberi solusi sebenarnya dan juga konektivitas program OK OCE,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (16/10).

Kendati demikian dirinya mengapresiasi atas kinerja Anies yang sempat bersama Sandiaga Uno selama setahun ini. Menurut Ashraf, pihaknya selama ini telah mengawasi kinerja dan menjalin komunikasi yang cukup baik dengan Anies.

“Kami tidak ada istilah oposisi, apa yang sudah dilakukan Pak Anies kan ya pak Sandi sudah pergi. Kami akan terus mendukung dan akan mengawal sejauh memang itu program yang bisa dikatakan pro rakyat yang bermanfaat,” terang Ashraf

Advertisement

“Tetapi kalau itu bertentangan dengan keinginan rakyat dan tidak pro rakyat maka fraksi Golkar akan juga mengkritisinya secara konstruksif gitu ya,” tambahnya.

Menurutnya, sejauh ini kepemimpinan Anies sudah baik. Dilihat dari penataan kota seperti trotoar yang telah diperbaiki. Begitupula dengan pelayanan kesehatan yang memang perlu ditingkatkan.

Maka, Ashraf mengaku telah berkoordinasi dengan Anies agar meningkatkan komunikasi sampai tingkat terbawah untuk mendeteksi persoalan lebih real lagi di Jakarta. Jika tidak bisa turun langsung, Ashraf meminta Anies menggerakkan Dinas terkait menyelesaikan persoalan tersebut.

Ke depan, Ashraf meminta agar Anies dapat memimpin Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta sampai pada level bawah. Bahkan, perlu ada anggaran khusus di tingkat kelurahan, kecamatan untuk menuntaskan persoalan rakyat di tiap wilayahnya masing-masing. (rgm/JPC/jpnn)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...