Sindir Walkot Bekasi, Anies: Jangan Malah Ramai di Media

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait dengan bantuan kemitraan antar kedua daerah tersebut. Anies mengatakan jika ingin menyelesaikan masalah harusnya bertemu baik-baik, bukan malah ramai di media.

Pasalnya Anies mengklaim telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kerjasama mengenai pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Namun menurut Anies, Pemkot Bekasi kembali mengajukan permintaan dana perjanjian.

“Lalu komentar saya mendengar semua ini, mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan, atau mau ramai di media? Kalau mau diselesaikan baik-baik, pertemuan itu datangi, bawa datanya. Jangan malah ramai di media,” sindir Anies, Minggu (21/10).

Anies merinci PKS terkait dengan TPST Bantar Gebang berlaku selama lima tahun, yang ditandatangani pada 2016 lalu. Dari perjanjian tersebut Pemprov DKI memiliki kewajiban membayar sesuai degan tonase sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Nilainya antara Rp 130 miliar hingga Rp 150 miliar per tahunnya.

“Di tahun 2018, kami sudah menunaikan nilainya Rp 138 miliar dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar,” ucapnya.

Sementara untuk 2019 juga sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 141 miliar. Namun tetap nantinya akan disesuaikan dengan tonase sampah yang dibuang.

“Itulah kewajiban yang dimiliki oleh DKI kepada Pemerintah Kota Bekasi. Jadi, dari aspek kewajiban-kewajiban kita sudah selesai, tidak ada kewajiban yang tersisa,” klaim Anies.

Namun lanjut Anies, pada Februari lalu Pemkot Bekasi mengajukan bantuan yang sifatnya kemitraan, di luar urusan persampahan. Pemprov pun sudah menindaklanjuti usulan permintaan itu, melalui pertemuan yang diagendakan pada Mei.

Pemprov DKI juga sudah meminta rincian untuk dana yang diajukan. Diantaranta yakni untuk proyek Flyover Rawapanjang nilainya Rp 188 miliar, proyek Flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar.

“Teman-teman kalau ada anggaran, mungkin tidak Pemprov memproses tanpa ada perincian? Hanya dengan gelondongan begini? Tidak mungkin. Kami minta perinciannya dan perincian itu tak kunjung datang sampai tanggal 18 Oktober kemarin. Tapi 18 Oktober keluar ini semua,” pungkasnya. (rgm/JPC)

rn
source