Connect with us

Nasional

Soal Tuduhan Radikal ke Din Syamsuddin, YTI: Sangat Tendensius

Published

on

Kabarpolitik.com – Yayasan Tonggak Indonesia (YTI) menilai, upaya pelaporan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dalih radikal merupakan tindakan yang berlebihan dan sangat tendensius.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris YTI, Masmulyadi, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi fajar.co.id, Sabtu (13/2/2021).

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini bahwa pihak yang menuduh Din Syamsuddin itu radikal dan kemudian melaporkannya ke KASN adalah tindakan yang gegabah dan mencerminkan ketidak pahamannya dengan pikiran-pikiran Din Syamsuddin.

“Saat ini sedikit-sedikit orang kemudian saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik. Termasuk pelaporan Pak Din” terangnya.

Ia menilai, sikap lapor melapor ini semakin menurunkan kualitas demokrasi kita. Semestinya perbedaan pandangan ini biasa saja dalam kehidupan politik dan demokrasi. Penyelesaiannya melalui proses dialog dan saling menyapa.

Advertisement

“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi, agar persoalannya selesai” ungkap alumni Pascasarjana UGM ini.

Masmulyadi menilai, pihak yang menuduh Din Syamsuddin itu radikal terlalu mengada ada dan tendensius sekali.

“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat. Pak Din itu tokoh dialog perdamaian antar agama Internasional melalui World Conference on Religions for Peace (WCRP), ditingkat regional Pak Din aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) dan Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah dalam kegiatan konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia dalam kapasitas sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.” jelasnya.rn(Fajar)rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...