Connect with us

Daerah

Sofaria Agustina Apresiasi Program Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Published

on

Palembang – Pamerintah Kota Palembang kembali menorehkan prestasi. Kali ini melalui Dinas PU PR Palembang yang berhasil meraih penghargaan jasa kontruksi tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri PU PR Basuki Hadimuljono melalui Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PU PR, Syarif Burhanuddin kepada Kepala Dinas PU PR Kota Palembang Bastari, di Hotel Wyndham Palembang, Rabu (27/2/2019).

Dirjen Bina Kontruksi,Syarif Burhanuddin mengungkapkan, penghargaan ini diberikan kepada daerah yang paling banyak melakukan sertifikasi tenaga kerja kontruksi. Penghargaan ini diberikan atas dasar komitmen daerah yang aktif dan terbanyak melakukan sertifikasi tenaga kerja kontruksi tingkat terampil di wilayah kerja Balai Jasa Kontruksi Wilayah II Palembang, Provinsi Sumsel.

Sofaria Agustina mengucapkan selamat atas prestasi tersebut. Caleg DPRD Sumsel tersebut mengapresiasi atas komitmen pemerintah melakukan sertifikasi para pekerja konstruksi di Palembang.

“Selamat kepada pemerintah kota Palembang atas prestasi yang membanggakan tersebut. Kita tentu saja mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan layanan sertifikasi kepada para pekerja konstruksi” ungkapnya kepada awak media, (4/3/2019).

Advertisement

Sementara itu, kepala Dinas PU PR Kota Palembang Palembang Bastari Yuzak mengatakan, tercatat pada tahun 2018 Kota Palembang memiliki 100 tenaga kerja bersertifikat. Bastari menjelaskan, Pada tahun 2019 pihaknya telah menargetkan sebanyak 1.020 tenaga terampil bersertifikat.

Caleg perempuan dari Partai Hanura ini menambahkan pihaknya mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan jemput bola untuk melakukan sertifikasi para pekerja konstruksi. “terobosan seperti ini yang layak untuk dicontoh di daerah lain. Dengan tersertifikasinya tenaga kerja konstruksi kita maka akan meningkatkan kualitas kerja mereka. Disisi lain, mereka juga bisa masuk bergabung dengan perusahaan BUMN bahkan keluar negeri” tandasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...