Connect with us

Nasional

Sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, Ini Pesan Asisten Pemerintahan

Published

on

Kabarpolitik.com, SELAYAR — Asisten Pemerintahan Setda Kepulauan Selayar Drs. Suardi berpesan agar ekstra hati-hati terhadap pengelolaan administrasi, yang dapat menimbulkan kerawanan kebocoran terhadap dokumen-dokumen berharga yang bisa jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya bisa saja ada pihak yang dengan sengaja mengacaukan situasi, baik masalah keamanan, keuangan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam suatu daerah atau negara.

Demikian disampaikan Drs. Suardi saat membuka sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yang dilaksanakan oleh Bagian Kominfo, Statistik dan Persandian (KISP) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (17/10/2018).

“Kita perlu mengambil langkah-langkah positif yang dapat secara langsung melibatkan fungsi persandian, guna meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya penggunaan tanda tangan dapat dipalsukan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab melalui scan tanda tangan atau dengan cara lain yang dapat mencopy tanda tangan sama persis dengan aslinya,” kata Suardi.

Lanjut Asisten Pemerintahan bahwa melalui arus globalisasi dan kecanggihan teknologi tidak bisa dipungkiri segala sesuatu dapat dirubah, seperti pemalsuan tanda tangan dan dokumen lainnya.

Advertisement

“Oleh karenanya kita semua harus menyadari perlunya sistem pengamanan informasi atau administrasi dalam rangka menjaga kemantapan stabilitas nasional. Penguasaan Iptek mutlak diberlakukan tanpa mengabaikan segi pengamanan dan dampak negatif kemajuan itu,” jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Kisp Hj. Patta Tulen, S. Sos., M.Si selaku panitia pelaksana berharap melalui pelaksanaan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman khususnya penggunaan tandatangan elektronik.

“Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman kita terkait penggunaan tanda tangan elektronik dan keamanan dibidang administrasi,” jelas mantan Kabag. Humaspro Hj. Patta Tulen.

Dalam acara ini turut hadir Para Kepala OPD, para Kabag. Lingkup Setda, para Camat serta para Narasumber. (*)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...