Sulsel Masuk Zona Merah

Kabarpolitik.com, MAKASSAR — Provinsi Sulsel masuk sebagai zona rawan sedang dari empat dimensi strategis yang diteliti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Potensi itu terlihat dalam deteksi dini pelanggaran dan kerawanan Pemilu 2019.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang diluncurkan Bawaslu RI, Rabu (26/9/2018), menempatkan Sulsel di urutan ke sembilan besar dari 15 provinsi yang dikategorikan sebagai zona rawan. Skoring IKP Sulsel tercatat sebesar 50,26 atau jauh di atas standar skoring zona kerawanan rendah yang dipatok sebesar 0-33.

“IKP Sulsel masuk sebagai zona rawan sedang, ini tantangan bagi Bawaslu Sulsel untuk bekerja ekstra keras terutama dalam upaya melakukan pencegahan dari awal,” ujar Saiful Jihad, anggota Bawaslu Sulsel saat ditemui di kantornya, Rabu (26/9).

Terdapat empat dimensi yang diukur Bawaslu dalam penelitian penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Antara lain dimensi konteks sosial politik, penyelengaraan yang bebas dan adil, dimensi kontestasi serta aspek partisipasi.

Menurut Syaiful Jihad, kerawanan Pileg di Sulsel amat bergantung dari karakteristik kabuypaten/kota. Beberapa daerah dinilai rawan dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan ada kabupaten yang berpotensi rawan dari aspek kontestasi. “Semua stakeholders penyelenggara dan pemerhati kepemiluan untuk melakukan upaya bersama dalam mengantisipasi hal-hal yanh dianggap dapat mengancam dan menciderai upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil penelitian IKP Bawaslu RI, Syaiful menyebut Kota Palopo sebagai salah satu daerah yang dikategorikan rawan tinggi di Sulsel. Daerah lain disebutkan memiliki potensi kerawanan berbeda yang patut mendapatkan perhatian sejak tahapan kampanye Pemilu 2019.

Secara nasional, sebanyak 176 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen terkategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang. Tidak ada satu daerah pun yang terkategori rawan rendah dalam dimensi money politics tersebut.

Bawaslu menilai praktik politik uang berportensi terjadi saat masa kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, hingga tahapan pengawasan pemilu dan partisipasi publik.

Isu strategis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan. Tercatat, 94 kabupaten/kota (18,3 persen) masuk dalam kategori rawan tinggi, sementara 420 kabupaten/kota (81,7 persen) lainnya terkategori rawan sedang.

Pada aspek netralitas ASN dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat 93 kabupaten/kota (18,1 persen) yang termasuk rawan tinggi. Sedangkan 421 kabupaten/kota (81,9 persen) masuk dalam kategori rawan sedang. (fahrullah/raksul/fajar)

rn
source