Connect with us

Nasional

Sulsel Terbanyak Dapat Kuota Tambahan Haji, Ini Rinciannya

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Masa tunggu haji di Indonesia ada yang mencapai 39 tahun. Namun, jadwal tersebut dipastikan bakal lebih maju. Sebab, Indonesia mendapat tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 10 ribu jemaah.

Kementerian Agama (Kemenag) telah mendistribusikan tambahan kuota haji itu ke seluruh provinsi. Acuannya adalah panjangnya antrean haji. Dengan pertimbangan itu, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi terbanyak.

Jika merujuk jumlah kuota haji reguler, Provinsi Jawa Barat sebenarnya yang terbanyak. Kemudian, disusul Jawa Timur, lalu Jawa Tengah. Namun, tambahan kuota haji tidak mengacu pada jumlah jemaah terbanyak, tetapi lama antrean. Nah, antrean terlama ada di Sulawesi Selatan. Di sana masa tunggu haji mencapai 39 tahun.

Karena itu, Sulawesi Selatan mendapat tambahan kuota terbanyak, yakni 463 kursi. Lalu, Jawa Barat memperoleh 346 kursi, Jawa Timur 436 kursi, dan Jawa Tengah 381 kursi.

Secara keseluruhan, kuota haji tambahan terbagi menjadi dua kelompok. Yakni, kelompok jemaah lansia dan pendampingnya serta kelompok jemaah waiting list. Dua kelompok itu masing-masing mendapatkan kuota 5.000 kursi.

Advertisement

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhadjirin Yanis menuturkan, distribusi kuota tambahan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 176/2019. “Jadi, pembagian distribusi kuota tambahan bukan berbasis jumlah jamaah kuota reguler yang banyak,” jelasnya kemarin (27/4).

Terkait dengan pengumuman nama-nama calon jamaah haji berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Muhadjirin menjelaskan, data itu belum dikeluarkan. Setelah pembagian atau pendistribusian kuota ditetapkan, baru diumumkan nama-nama calon jamaah yang berhak melunasi biaya haji.

Kasubdit Pendaftaran dan Pelunasan Haji Kemenag, Mukhammad Khanif menjelaskan, pendistribusian tambahan kuota diharapkan memangkas panjangnya masa tunggu haji. Selain itu, menurut dia, pertimbangan lainnya adalah efektivitas pemenuhan kuota saat dibuka pelunasan reguler.

Khanif mengatakan, daftar calon jamaah berhak lunas kuota tambahan rencananya dilansir pekan depan. Sedangkan pelunasan direncanakan pada 14-20 Mei. (jp)

rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...