Connect with us

Nasional

Survei Cyrus Network: Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo

Published

on

Jakarta – Lembaga Survei Cyrus Network merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih menggungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Survei dilakukan pada 18-23 Januari 2019 terhadap 1.230 responden, populasinya penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden laki-laki dan perempuan sama-sama 50 persen. Responden yang tinggal di wilayah desa 51 persen dan kota 49 persen.

Responden terpilih diwawancara menggunakan metode face to face. Margin of error survei +/- 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tingkat elektabilitas ini diambil dengan memberikan pertanyaan ‘apakah responden telah tetap dalam memilih?’. 77,5 persen responden mengaku telah menetapkan pilihannya.

“Kalau ditanya apakah pilihan anda sudah tetap, masih akan berubah atau tidak. Nah 77,5 persen bilang sudah tetap dan sekitar 15,1 persen itu masih mungkin berubah dan 7,4 persen tidak menjawab,” ujar CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Hotel Akmani Jakarta, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Advertisement

47,8 Persen dari pemilih Jokowi sudah mantap dengan pilihannya, sementara 29,7 persen responden pemilih Prabowo juga tak akan mengubah pilihannya. 8,5 Persen responden pemilih Jokowi masih mungkin mengubah pilihannya, sementara di sisi lain ada 6,5 persen pemilih Prabowo yang masih mungkin mengubah pilihan. Hasan mengatakan hal ini membuat tingkat kepastian pemilih Jokowi lebih tinggi.

“Jadi tingkat kepastian pemilih Jokowi sedikit di atas Prabowo,” kata Hasan.

Berikut hasil survei elektabilitas capres-cawapres oleh Cyrus Network pada Januari 2019:

-Joko Widodo-Maruf Amin: 57,5 persen.
Kategori pemilihan sudah tetap: 47,8 persen.
Kategori pemilihan masih mungkin berubah: 8,2 persen.
Tidak menjawab: 1,5 persen.

-Prabowo Subianto-Sandiaga: 37,2 persen.
Kategori pemilihan sudah tetap: 29,7 persen
Kategori pemilihan masih mungkin berubah: 6,5 persen
Tidak menjawab: 1,0 persen

Advertisement

-Belum memutuskan dan tidak menjawab: 5,3 persen.
Kategori pemilihan sudah tetap: 0,0 persen.
Kategori pemilihan masih mungkin berubah: 0,4 persen.
Tidak menjawab: 4,9 persen.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik5 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik5 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik5 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik5 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik5 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik5 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik5 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...