Connect with us

Nasional

Survei IDM: Faktor Ekonomi, Elektabilitas Jokowi-Ma’ aruf Melorot

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Ma’aruf Amin kian melorot. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ekonomi. Hal ini diketahui bahwa hampir 70 persen pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

Terlebih, adanya keinginan kehidupan ekonomi responden lebih baik (meningkat) dibandingkan pada masa sebelumnya. Namun, kini yang terjadi justru sebaliknya.

Melorotnya elektabilitas Jokowi-Ma’aruf Ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh IDM pada tanggal 8–21 Oktober 2018, responden sebanyak 2.178 yang tersebar di 33 provinsi, Margin of Error sebesar -+ 2,1persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam temuan survei IDM ini, 38.9 persen responden mengatakan kondisi ekonomi kini mengalami penurunan. Hanya 12.7 persen saja responden yang mengatakan mengalami peningkatan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi kepada wartawan, Senin (30/10/2018), di Jakarta.

Advertisement

“Dari survei di atas yang mengatakan kondisi ekonomi stabil hanya sekitar 48,4 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 tahun pemerintahan Jokowi yang berkisar antara 4,8-5 persen saja,” ungkap dia.

Kondisi pertumbuhan ekonomi ini, kata dia, tentu saja berimbas kepada lapangan kerja di masyarakat. “Dalam temuan survei, 64,6 persen responden menyatakan selama 4 tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan. Sedangkan 31,2 persen mengatakan, ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 4,2 persen menyatakan tersedia lapangan kerja,” tegas dia.

Firman menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar di 4,8 – 5 peraen juga tidak memberikan tambahan lapangan kerja baru bagi angkatan pekerja baru. “Karena tidak tertampungnya angkatan kerja baru ini maka pekerjaan di sektor informal menjadi pilihan, seperti driver atau ojek online dan lainya. Hal yang penting diketahui adalah hampir 40 peraen tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal. Dimana jaminan keamanan rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai,” tandas dia.

Elektabilitas Jokowi menurun juga karena tidak bisa memenuhi janji-janjinya, seperti soal Swasembada Pangan.

“Sebanyak 71,8 persen responden mengatakan gagal. Begitu juga dalam hal pemerintahan bersih (bebas korupsi), sebanyak 62,1% responden menyatakan Jokowi tidak berhasil memberantas korupsi. Sikap responden ini didorong karena responden menilai masih banyaknya pejabat publik yang terjerat oleh KPK,” tukas dia. (aen/indopos)

Advertisement

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...