Tak Terima Difitnah, Kuasa Hukum Tedja Widjaja Somasi Prabowo

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Masalah hukum antara Tedja Widjaja dan Bambang Prabowo kian memanas, setelah kuasa hukum Tedja Widjaja, Andreas Nahot Silitonga melayangkan surat peringatan atau somasi kepada Bambang Prabowo atas sikap dan tudingan yang merugikan kliennya.

Dalam petikan somasi itu, Nahot Silitongan merasa keberatan dengan surat pernyataan yang dilakukan oleh Bambang Prabowo pada, 22 Oktober 2018 disejumlah media massa terkait dengan kasus hukum dugaan penipuan atau pemalsuan akta Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 (UTA 45).

Kasus yang saat ini diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut) itu, Bambang Prabowo menuding Tedja Widkaja telah melakukan tindakan suap kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanjung Priok, SP sebesar Rp.1.000.000.000.

“Yang saudara nyatakan telah dilakukan oleh Klien kami, dimana pernyataan Saudara tersebut merupakan penyataan yang tidak benar, mengada-ada atau fitnah dan sangat merugikan serta mencemarkan nama baik klien kami,” kata Nahot Silitonga kepada wartawan, Rabu (31/10).

Dikatakan Nahot Silitonga, Bambang Prabowo patut diduga melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan beberapa ketentuan pasal, diantaranya Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Sebelumnya, pada persidangan pekan kemarin, eksepsi Tedja Widjaja yang dibacakan oleh Nahot Silitonga  menilai, jika ada upaya pihak lain untuk mengkriminalisasi kliennya dalam kasus tersebut. Pasalnya, tuduhan yang ditujukan kepada klienya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan.

“Secara kami menyampaikan bahwa proses pidana ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap klien kami dan ada dugaan kuat apa yg dilakukan Bambang Prabowo ini dikendalikan oleh pihak lain yg selama ini memang mengkriminalisasikan Tedja Widjaja dgn berbagai macam cara,” ujar Nahot.

Ditegaskan nahot Silitonga, Bambang Prabowo segera menarik kembali pernyataan-pernyataan tersebut, sekaligus melakukan klarifikasi yang disertai dengan permintaan maaf yang sampaikan kepada klien kami, dan dimuat sekurang-kurangnya pada 2 (dua) surat kabar harian yang beredar secara Nasional dan 2 media elektronik (online) dalam waktu paling lama 7×24 jam sejak tanggal Surat Peringatan (Somasi) ini dilayangkan.

“Apabila dalam batas waktu yang kami berikan tersebut saudara (Bambang Prabowo,red) tidak menarik kembali pernyataan itu sekaligus melakukan klarifikasi yang disertai dengan permintaan maaf kepada klien kami (Tedja Widjaja,red). Maka kami akan segera mengambil upaya hukum terhadap saudara dan/atau pihak ketiga yang terlibat di dalamnya, baik secara Perdata maupun Pidana,” tegas Nahot. (Aiy/Fajar)

rn
source