Connect with us

Nasional

Tangani Korban Aksi 22 Mei, Tindakan Gawat Darurat Diutamakan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Dinas Kesehatan DKI Jakarta berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk menangani para korban aksi 22 Mei 2019, pasca pengumuman rekapitulasi Pemilu. Para korban luka yang dibawa ke sejumlah rumah sakit ditangani dengan upaya gawat darurat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti menegaskan, pihaknya mengutamakan upaya kegawatdaruratan tanpa memilah korban merupakan aparatur ataupun masyarakat sipil. Pencatatan identitas akan dilakukan secara pararel.

“Kami tidak membagi-bagi, yang terpenting adalah upaya kegawatdaruratan,” tegasnya seperti dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/5).

Widyastuti menjelaskan luka yang diderita para korban didominasi akibat benda tajam dan tumpul, lalu luka lecet di beberapa bagian tubuh. Pihaknya juga masih memeriksa lebih lanjut penyebab pasti korban meninggal dunia.

“Untuk korban meninggal, kami akan mendiagnosa lebih lanjut penyebab kematian,” paparnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan tim kesehatan. Tak hanya di lapangan, tetapi juga pada 10 (sepuluh) Rumah Sakit rujukan selama aksi demonstrasi terjadi di kawasan MH. Thamrin dan Tanah Abang.

Advertisement

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, Bambang Wibowo, meninjau langsung RSUD Tarakan untuk melihat kondisi korban dan penanganan yang dilakukan oleh tim medis. Anies menyampaikan, hingga pukul 09.00 WIB, tercatat ada 200 orang yang mengalami luka.

6 Korban Meninggal

Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan ada 6 korban di antaranya meninggal dunia. Keenam korban meninggal dunia tersebut tersebar di RSUD Tarakan (1 orang), RS Pelni (2 orang), RS Budi Kemuliaan (1 orang), RSAL Mintohardjo (1 orang), dan RSCM 1 (orang).

“Jadi, kebijakannya adalah, bila memiliki BPJS akan ditanggung BPJS, di-cover. Namun, bila tidak, maka Pemprov DKI akan menanggung biaya perawatan di RS,” terang Gubernur Anies.

Polisi Duga Dalang di Balik Rusuh Aksi 22 Mei Adalah Massa Bayaran

Lebih lanjut, Gubernur Anies menjelaskan, sejauh ini yang paling banyak menerima korban adalah RSUD Tarakan dan sejumlah RS lainnya. “Ini ada lebih dari 80 orang yang sampai ke sini. Di Pelni ada lebih dari 70 orang. Kemudian, di RSCM juga ada. Di Budi Kemuliaan ada, serta di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo,” tutup Anies. (jp)

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik8 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik8 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik8 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik8 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik8 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik8 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik8 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...