Tegas, Majelis Etik Golkar Rekomendasikan Pecat Kader Bermasalah

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Ketua Majelis Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengatakan, partainya akan tegas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang tidak taat dan patuh pada hasil keputusan partai. Pasalnya, ada beberapa kader partai bernuansa kuning yang tidak taat pada sikap partai.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa kader Partai Golkar yang tidak mengikuti garis yang ditetapkan oleh partai, dan memilih mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan menamakan dirinya Forum Caleg Golkar atau lebih dikenal dengan Go Prabu (Golkar Prabowo-Uno).

“Penggunaan lambang, logo dan atribut Partai Golkar oleh Forum Caleg Golkar (Go Prabu-red) merupakan penyalahgunaan atribut partai,” tegas Hatta saat dihubungi, Rabu (3/10)

Terkait pelanggaran tersebut, Majelis Etik Partai akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk melakukan tindakan tegas berupa sanksi pemberhentian dan pemecatan kepada kader yang terlibat.

Tak hanya itu, Majelis Etik juga menyatakan tegas terhadap kadernya yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana terutama kasus korupsi.

Terkait kasus hukum, kata Hatta, majelis etik tidak seperti mahkamah partai yang baru bisa memvonis kader-kadernya setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kalau majelis etik tolak ukurnya yakni ada indikasi melakukan pelanggaran hukum.

“Kita sudah memvonis mereka, dan sudah merekomendasikan ke DPP nama-nama yang bermasalah itu agar diberhentikan dari segala aktivitas partai,” katanya.

Lebih lanjut, Hatta menjelaskan, hanya partai Golkar satu-satunya partai yang memiliki Majelis Etik, lembaga ini dilahirkan karena serius melihat kondisi yang saat ini berubah. Sebab, banyak tantangan terutama di internal partai.

“Kita ini seperti Polisi atau KPK nya partai, kalau ada kader kita yang tersangkut korupsi, kita langsung rekomendasikan ke ketua umum untuk diberhentikan,” jelasnya.

Hatta juga menegaskan, selama ini Majelis Etik sudah melakukan tindakan tegas dan cepat terhadap kader yang bermasalah dengan hukum, hanya saja pihaknya tidak ingin mengekspose masalah internal partai ke luar.

Terkait sejumlah nama kader Golkar yang jadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi namun hingga kini belum dipecat dari keanggotaan partai, Hatta mengatakan bahwa terkait pemecatan itu kewenangan ketua umum dan DPP, bukan kewenangan majelis etik.

“Tugas kita kan merekomendasikan, kalau pemecatan itu kewenangan Ketum dan DPP, meskipun rekomendasi kita sifatnya final dan mengikat,” pungkasnya. (gwn/JPC)

rn
source