Telusuri Bukti Kasus Bowo, KPK Geledah Rumah Mendag

Kabarpolitik.com, JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyentuh Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita dalam rangka penyidikan kasus suap yang menjerat legislator Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Penyidik lembaga antirasuah itu telah menggeledah rumah Enggar.

“Digeledah pada Selasa (30/4) sore,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (2/5).

Febri menjelaskan, penyidik KPK tidak hanya menggeledah rumah Enggar. Sebab, ruang kerja Enggar di Kementerian Perdagangan pun tak luput dari penggeledahan.

Menurut Febri, penggeledahan itu bertujuan menelusuri bukti yang relevan terkait perkara yang menjerat Bowo. “Penyidik bergerak ke beberapa tempat dalam beberapa hari kemarin untuk menelusuri bukti dan informasi yang relevan,” ungkapnya.

Dari proses penyidikan yang masih berlangsung hingga saat ini, kata Febri, ada informasi yang berkembang terkait sumber dana gratifikasi yang diduga diterima Bowo untuk “serangan fajar” Pemilu 2019.

“Ini merupakan bagian dari proses verifikasi beberapa info yang berkembang di penyidikan, terutama terkait dengan apakah benar atau tidak info tentang sumber dana gratifikasi yang diduga diterima BSP (Bowo Sidik Pangarso, red),” tuturnya.

Pada 29 April lalu, KPK menggeledah kantor Kemendag. Sasaran penggeledahan bukan hanya ruang kerja Mendag, tetapi juga Biro Hukum Kemendag.

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita puluhan dokumen dan barang bukti elektronik. Menurut Febri, dokumen yang disita terkait dengan Peraturan Mendag tentang gula rafinasi.

Baca: Soal Solusi Banjir, Anies Terima Kasih kepada Ahok

Sebelumnya, Bowo Sidik Pangarso mengungkapkan uang Rp2 miliar yang diterimanya bersumber dari Menteri Enggar. Uang Rp2 miliar itu diduga bagian dari total Rp8 miliar yang dimasukkan ke dalam 400.000 amplop.

Kabar yang beredar menyebut uang Rp2 miliar itu untuk memuluskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017, tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dan mulai berlaku di tahun 2017. Bowo juga menyebut politikus Golkar Nusron Wahid memintanya menyiapkan 400 ribu amplop. (jpnn)

rn