Connect with us

Nasional

Tersedia 1.605 Lowongan Kerja Di Job Fair BLK Makassar

Published

on

Kabarpolitik.com, MAKASSAR – Pameran bursa kerja (job fair) diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar, Sulawesi Selatan. Job fair kali ini menyediakan 1.605 lowongan kerja di berbagai bidang keahlian.

Ada 83 perusahaan industri yang terlibat dalam membuka lowongan kerja ini.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, mengatakan penyelenggaraan job fair di berbagai daerah menjadi jembatan penghubung industri/perusahaan dalam mendapatkan calon tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan yang diinginkan dan dipersyaratkan industri.

“Penyelenggaraan bursa kerja dapat mempercepat penyerapan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di berbagai daerah, ” ujar Hanif saat membuka BLK Makassar Fair Tahun 2018 di Makassar, Rabu (17/10).

Turut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, Wali kota Makassar Danny Pomanto dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio Lelono.

Advertisement

Menaker Hanif mengatakan melalui job fair angka pengangguran jumlahnya diharapkan akan terus menurun. Disamping itu, job fair juga berfungsi memsosialisikan berbagai kebijakan dan program ketenagakerjaan.

“Tingkat pengangguran turun dari 7,01 juta orang (6,33 persen) Februari 2017 menjadi 6,87 Juta orang (5,13 persen) Februari 2018. Oleh karenanya, kita terus mendorong semua pihak agar bisa menyelenggarakan pameran kerja di berbagai daerah bukan hanya di pusat,” kata Menaker Hanif.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini yang akan mengacu motivasi kerja para pencari kerja di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, dengan job fair ini perusahaan lokal maupun asing akan banyak melibatkan pekerja lokal.

“Seperti halnya di Bantaeng, di sana banyak melibatkan tenaga lokal. Olehnya itu saya mewakili pemerintah provinsi menghaturkan apresiasi ini,” katanya, Nurdin.

Advertisement

Dalam kesempatan ini Menaker juga M. Hanif Dhakiri menyerahkan 1000 sertifikat kompetensi kepada lulusan peserta pelatihan kerja Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar. [dzk/rmol]

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...