Titiek Soeharto Dorong Sapi Lokal Jadi Kekuatan Utama Swasembada Susu

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menilai upaya mewujudkan swasembada susu nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan menambah populasi sapi. Menurutnya, ketersediaan pakan, pengembangan sapi lokal, hingga kepastian harga di tingkat peternak merupakan bagian penting yang perlu diperkuat.

Hal tersebut disampaikan Titiek Soeharto saat memimpin kunjungan kerja ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (28/9/2026). Ia menilai keberadaan KUTT Suka Makmur yang telah berdiri sejak 1968 menjadi bukti potensi pengembangan sapi perah lokal di Indonesia.

Titiek menjelaskan, KUTT Suka Makmur pernah memperoleh sekitar 9.000 sapi impor melalui program Bantuan Presiden (Banpres). Sapi tersebut kemudian dikembangkan melalui persilangan dengan sapi lokal Jawa dan Madura hingga menghasilkan sapi Grati yang terus dikembangkan hingga saat ini.

“Jadi sapi itu sampai sekarang, dari 58 tahun yang lalu, turun-temurun, beranak-pinak. Peternaknya juga sampai tiga generasi. Sekarang masih ada,” ujar Titiek.

Menurutnya, peningkatan produksi susu nasional harus dibarengi dengan kesiapan pakan dan ketersediaan lahan hijauan. Penambahan populasi sapi tanpa dukungan pakan yang memadai justru berpotensi menambah beban peternak.

“Tidak hanya mendatangkan sapi-sapi impor yang tidak banyak, tetapi juga harus dipikirkan sapi itu makan apa. Makannya harus disediakan, harus ada lahan hijauan,” tegasnya.

Titiek menyebut produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat seluruh ekosistem persusuan, mulai dari produksi hingga tata niaga, agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.

“Ini tidak bisa seperti ini. Presiden Prabowo mencanangkan bahwa kita harus swasembada susu dan daging sapi. Jadi harus digenjot,” kata Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Di sisi lain, Titiek menegaskan impor susu masih dapat dilakukan selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, volume impor perlu dikendalikan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha peternak lokal.

“Kita tidak ada yang mau impor. Kita semua maunya produksi lokal. Tapi kalau lokalnya belum memenuhi, sementara kita perlu susu untuk anak-anak supaya cerdas, tidak menutup kemungkinan impor. Namun harus dibatasi,” tandasnya.