Connect with us

Nasional

Tugas Guru Kian Berat di Era Media Sosial, Terutama Lindungi dari Penyalahgunaan Narkoba

Published

on

JAKARTA— Para tenaga pendidik diajak membentuk karakter peserta didik mukallaf. Peserta didik yang mampu secara mandiri menerima kebaikan dan menolak keburukan.

Ajakan ini disampaikan anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Ibnu Hamad, saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Guru Dalam Memberikan Perlindungan Anak Dari Bahaya Narkoba Melalui Media Sosial dan Pemahaman Halal, Jumat (5/8/2022).

Dia mengatakan guru memiliki peran sentral melindungi anak didik dari tindakan yang merusak masa depan mereka, termasuk dari narkoba, juga memiliki peran penting dalam membimbing peserta didik untuk membangun kesadaran akan hal yang secara normatif dianggap baik, misalnya produk halal.

Namun, menurutnya peran guru lebih dari sekadar melindungi. Daripada terus menerus menjadikan anak didik sebagai objek yang harus dilindungi, akan lebih baik anak didik menjadi subjek yang mampu melindungi dirinya sendiri dari hal-hal negatif.

Terutama di era media sosial kini, kata dia, para guru dan orang tua tidak mungkin mengawasi siswa dan anak satu kali dua puluh empat jam penuh.

Advertisement

“Karena itu, dalam melakukan subyektifikasi peran guru ini bukan hanya penting tapi mendesak, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu, guru menjadi pemberdaya, mengajak peserta didik berpikir kritis yang berujung pada penyelesaian masalah, ini lah yang akan membentuk peserta didik mukallaf,” terangnya.

Lebih lanjut, ungkap Prof Ibnu, untuk mewujudkan target dari subyektifikasi ini, lingkungan sekolah harus menciptakan budaya toleran pada hal yang baik menurut norma agama, sosial dan negara kemudian tegas intoleran pada hal yang berlawanan dengan hal buruk menurut ketiga norma ini.

“Akhirnya peserta didik menjadi mukallaf, individu yang responsible, dia memiliki kemampuan logis, etis, dan estetis, dia paham norma agama, norma negara, norma sosial dan dia tahu mana yang halal dan mana yang haram,” kata dia. (Ilham Fikri, ed: Nashih)

[MUI]rn

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...