Usul UMP Rp 3,9 Juta, DKI Klaim Sudah Survei 15 Pasar

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta mengaku telah menerima hasil sidang Dewan Pengupahan terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019. Ada tiga nilai kenaikan UMP yang diusulkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andri Yansyah menyatakan tiga usulan angka berasal dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Khusus dari pemerintah UMP diusulkan naik 8,03 persen menjadi Rp 3.940.973,06.

Andri mengaku usulan dari pemerintah mengacu dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bahkan survei telah dilakukan di 15 pasar yang ada di Jakarta. Ada 60 item yang dilakukan survei di masing-masing pasar.

“Ada sekitar 60 item, berapa harga daging, telor, minyak, ayam, ikan, tempe, sayuran dan segala macam,” terangnya saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

Menurutnya dalam menentukan UMP memang sudah ada rumus yang ditetapkan. Namun tetap ada selisih dengan permintaan buruh yang mencapai Rp 4.373.820.

“Kami permasalahkan antara UMP yang diusulkan pemerintah dengan yang diminta buruh itukan ada selisih, nah selisih itulah kewajiban kami nih supaya pekerja dan buruh tak terbebani,” terangnya.

Walaupun nantinya kenaikan tidak signifikan, Andri menyatakan Pemprov akan membantu kehidupan masyarakat dengan mengeluarkan kartu pekerja. Kartu ini dapat dimanfaatkan untuk 13 koridor gratis, artinya akan ada subsidi transportasi.

“Kedua, subsidi pangan. Contoh daging kan Rp 93 ribu dia cukup bayar Rp 35 ribu. Nah itukan jaraknya kan jauh. Terus beras Rp 60 ribu sekian jadi cuma bayar Rp 30 ribu sekian. Telor Rp 22 ribu dia hanya bayar Rp 10 ribu. Minyak dan termasuk susu. Nah selisih itu dihitung,” paparnya.

Terakhir, lanjut Andri, pemerintah juga memberikan subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika ada keluarga yang sudah memiliki, diimbau untuk tidak mendapatkan lagi sebab sesuai aturan setiap keluarga sudah ada peruntukkannya.

“Nah nggak bisa doubel ya itu yang kita sisir, karena memang Pak Gubernur berpendapat yang harus dibantu justru pekerja dan buruh. Karena dia jelas-jelas kerja tapi pendapatannya kurang. Makanya kita subsidi dengan 3 layanan itu,” pungkasnya. (rgm/JPC)

rn
source