Wacana RUU ITE, Rocky Gerung: Ini Tukar Tambah yang Timpang

Kabarpolitik.com, JAKARTA– Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi wacana dari Presiden Joko Widodo yang akan meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila dianggap tidak bisa memberi rasa keadilan.

Rocky menilai ada maksud lain dari muncuatnya isu tersebut. Menurut Rocky, UU ITE selama ini lebih sering menyasar kepada orang-orang yang mengkritik pemerintah. Usulan revisi pun, menurutnya kurang tepat jika kondisi politik sudah tidak diisi oposisi.

“Secara akademis, UU ITE itu cuma alat, jadi peralatan dari Istana untuk mengendalikan oposisi. Jadi poinnya bukan pada UU ITE tapi pada ada tidaknya oposisi. Jadi percuma direvisi, tapi oposisi tidak diakui pemerintah,” ucap Rocky dalam channel youtubenya, Selasa (16/2/2021).

Rocky juga menilai, Jokowi saat ini salah dalam memahami demokrasi dengan adanya niatan meniadakan atau menyerap pihak oposisi. Paham seperti itu, kata Rocky, tidak selaras dengan niatan revisi UU ITE.

“Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan, negeri ini tidak memerlukan oposisi, karena kita pancasilais. Jadi cara berpikir Presiden sudah final, dia tidak menghendaki oposisi,” kata Rocky.

“Misalnya, silahkan revisi UU ITE, iya revisi tapi semua oposisi sudah diserap ke Istana. Untuk apa? Oposisi sudah tidak ada, lalu siapa yang mau bicara? Kalau ngga paham demokrasi, percuma, ngga ada gunanya,” sambungnya.rn(Fajar)rn