Wahyu Setiawan Ingin Bongkar Kecurangan Pilpres 2019, Maneger Nasution Tepis LPSK Ikut Cawe-cawe

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan akan melindungi mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, terkait pengajuan diri menjadi saksi pelaku atau Justice Collaborator (JC), dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Pasalnya, Wahyu menyebut akan membongkar kasus yang menjeratnya hingga perhelatan Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019.

“Kalau dia melapor akan diproses sesuai aturan. Apakah akan jadi terlindung? Akan diinvestigasi dulu apakah memenuhi syarat atau tidak,” kata Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dikonfirmasi, Kamis (23/7).

LPSK tak mempermasalahkan jika Wahyu ingin mengajukan diri sebagai JC atau turut bekerja sama dengan aparat penegak hukum, untuk membongkar kasus yang menjeratnya. LPSK secara proaktif telah menawarkan sejumlah pihak yang terjerat menjadi JC. Namun, kata Nasution, pihaknya tidak bisa memaksa karena prinsip perlindungan yang dijalankan oleh LPSK bersifat kesukarelaan (volunteerism).

Terkait rencana Wahyu Setiawan menjadi JC, Nasution meminta agar tim pengacara mantan komisioner KPU tersebut mengajukan permohonan melalui LPSK. Dirinya menampik, anggapan jika lembaganya ingin ikut ‘cawe-cawe’ dalam pusaran kasus tersebut.

Nasution menegaskan, jika pihaknya hanya berkepentingan menjalankan aturan sesuai dengan prosedur dan koridor yang benar. “Kami hanya ingin menegaskan soal mandat yang diberikan Undang-undang kepada LPSK terkait penetapan status JC” tegas Nasution.

Nasution menjelaskan, ketentuan tentang Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Dalam pasal 10A disebutkan, saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Salah satu penghargaan yang didapat oleh saksi pelaku adalah berupa keringanan penjatuhan pidana atau berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan lain-lain.

Menurutnya, UU tersebut juga mengatur bahwa LPSK merupakan lembaga satu-satunya yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi status JC kepada pelaku pidana. Kewenangan LPSK dalam memberikan rekomendasi JC kepada penegak hukum bisa dimulai dari proses penyidikan.

Nasution menambahkan, untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata.

Menurut Nasution, bila pihak Wahyu Setiawan benar mengajukan permohonan sebagai JC ke LPSK, pihaknya tentu akan menelaah kelayakan yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai JC, mengingat besarnya privilege yang akan didapatkan seseorang jika ditetapkan sebagai JC.

“Kami tentu akan melihat apakah pengajuannya didasari pada itikad baik untuk membongkar kejahatan pelaku lainnya, atau hanya sekedar siasat akhir untuk mendapatkan keringanan hukuman belaka. Apakah yang bersangkutan pelaku mayor atau tidak” pungkas Nasution.

Sebelumnya, terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Wahyu Setiawan mengajukan sebagai justice collaborator (JC). Permohonan JC itu disampaikan Wahyu saat menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta.

“Sudah diajukan kemarin setelah sidang” kata pengacara Wahyu Setiawan, Saiful Anam dikonfirmasi, Selasa (21/7).

Saiful mengatakan Wahyu siap membeberkan soal kasus yang menjeratnya itu. Bahkan, mantan Komisioner KPU itu juga bakal membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW.

Selain itu, lanjut Saiful, kliennya juga bakal blak-blakan terkait kecurangan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.

“Semuanya Pak, tidak hanya yg terlibat PAW, tapi terkait kecurangan Pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua,” tukas Saiful.

Dalam perkara ini, Wahyu didakwa menerima suap sebesar Rp600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar Harun terpilih menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan didakwa melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. (jpc/fajar)

rn(Fajar)rn