Connect with us

Nasional

2019, Pemerintah Kucurkan Anggaran untuk 8.485 Kelurahan

Published

on

Kabarpolitik.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya saat ini bersama Kementerian Keuangan tengah membahas anggaran program dana kelurahan. Rencananya sebanyak 8.485 kelurahan akan menerima pada 2019 mendatang.

“Itu program dua tahun yang lalu, permintaan para lurah yang bagian dari pada Kemendagri, kemudian dari para walikota disampaikan langsung pada bapak presiden,” kata Tjahjo di Komplek Sekretaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).

Menurut Tjahjo, anggaran dana kelurahan tidak sebesar dana desa yang diusulkan mencapai Rp 73 triliun. Karena dana tersebut untuk menutupi anggaran yang kurang di setiap kelurahan.

Kendati demikian, Tjahjo belum bisa menjelaskan secara detail kelurahan mana saja yang akan mendapat anggaran dana kelurahan tersebut. Namun sebanyak 8.485 kelurahan disebut akan menerima anggaran tersebut

“Tapi kalau di luar Jawa saya kira di Sumatera banyak kelurahan yang mengajukan kepada Kemendagri, namun mengubah statusnya menjadi desa. Intinya agar tidak ada kecemburuan yang tertinggal,” paparnya.

Advertisement

Terkait proses pencairan dana tersebut, sambung Tjahjo, Kementerian Keuangan yang akan membahas mengenai proses pencairan tersebut. Tjahjo pun meyakini proses pencairan dana kelurahan berbeda dengan dana desa.

“Tidak sama dengan anggaran desa, ini beda ada Undang-Undang-nya pun beda,” ungkapnya.

Lebih jauh, Tjahjo menuturkan program dana kelurahan dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengoptimalan kinerja perangkat kelurahan.

“Seorang lurah dan perangkatnya negeri sipil di tingkat kelurahan dananya dari APBD, kalau ditambah supaya lebih optimal untuk bisa meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal alokasi dana kelurahan tahun depan. Alokasi dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun berasal dari dana desa yang diusulkan sebesar Rp 73 triliun.

Advertisement

“Dana kelurahan itu kami usulkan ke dewan (DPR) berasal dari alokasi untuk dana desa yang Rp 73 triliun, dana desa tetap naik dari Rp 60 triliun jadi Rp 70 triliun sesuai dari perkembangan dan kapasitas dari desa,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/10). (rdw/JPC)

rn
source

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...