Connect with us

Nasional

Penambahan 106 Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi CPNS, Ini Penjelasan Pj Sekda Jeneponto

Published

on

Kabarpolitik.com, JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto merubah hasil pengumuman kelulusan administrasi CPNS dilingkup Pemerintahannya. Hal itu terbukti dari adanya perubahan jumlah peserta yang lolos administrasi, yakni dari 5.014 menjadi 5.120.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, apa yang menyebabkan penambahan peserta yang lolos seleksi sebanyak 106 orang itu. Atas dasar perubahan tersebut, Kabupaten Jeneponto termasuk nekad merubah pengumuman yang bersifat final ini pada 25 Oktober 2018 kemarin.

Pj Sekda Jeneponto, dr. Syafruddin Nurdin selaku Ketua Panitia Pelaksana CPNS 2018 saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perubahan ini mengacu pada sejumlah peserta yang mempertanyakan berkasnya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Soal tambahan peserta CPNS yang masuk kategori MS itu adalah hasil koordinasi dari Tim verifikasi Panitia Kabupaten Jeneponto dengan BKN Pusat. Dimana saat diumumkan ada beberapa peserta yg mempertanyakan kenapa mereka tidak lolos,” jelasnya, Jumat (26/10) sore.

Ia mengatakan, sebagai upaya Kabupaten Jeneponto untuk membantu peserta, kembali dilakukan komunikasi dengan BKN RI melalui persuratan agar dapat diverifikasi kembali kepada peserta yang berkasnya TMS.

Advertisement

“Sebagai upaya kita untuk membantu mereka (Peserta), kita kembali komunikasikan dengan BKN RI dengan melakukan persuratan untuk  verifikasi kembali yang mereka dinyatakan TMS dan BKN pusat setuju untuk kita buka kembali aplikasi dan hasil verifikasi ulang ternyata ada 106 Peserta CPNS dinyatakan bersyarat dan mereka dibolehkan oleh BKN RI, ini bagian perjuangan kita kepada Peserta CPNS Jeneponto,” ungkapnya.

Dia juga membeberkan bahwa kesalahan verifikasi berkas bisa saja datang dari tim verifikator atau peserta yang salah memasukkan data awal sehingga tidak bisa lolos dalam seleksi berkas.

” Bisa saja tim verifikator, bisa juga dari peserta CPNS kalau salah memasukkan data awal sehingga tidak bisa loging, dan sekarang, mereka telah kita perjuangkan sehingga sudah lolos dalam seleksi berkas,” beber dia. (*)

rn
source

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...