Dewan Masih Temukan Persoalan Krusial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Kabarpolitik.com — Angka kemiskinan di sejumlah kota di Indonesia mengalami peningkatan selama pendemi Covid-19 menerjang. Tidak terkecuali bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Salah satu musababnya, pandemi membuat sektor ekonomi menjadi lesu sehingga sejumlah industri terpaksa melakukan kebijakan pengurangan karyawan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan, isu kemiskinan yang meningkat harus menjadi perhatian bersama dan menuntut strategi kolosal yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

“Data BPS pada tahun 2019 menunjukkan angka kemiskinan di Kota Semarang berkisar di angka 3,98%. Akan tetapi di tahun selanjutnya, mengalami lonjakan sehingga menyentuh angka 4,34%,” ungkap Bukhori saat audiensi dengan Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.

Selanjutnya, Bukhori menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam upaya menurunkan kemiskinan. Salah satunya adalah permasalahan validasi data warga miskin yang dinamis akibat pandemi. Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya terkait verifikasi data kemiskinan sedang dalam tahap pembahasan di panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR.

“Dalam keberjalanan verifikasi data kemiskinan, kami menemukan permasalahan mendasar di lapangan. Sebagai contoh misalnya untuk kasus di Kota Semarang dimana data penerima manfaat bantuan sosial mengalami ketidakselarasan antara data pusat dengan data NIK di daerah,’’ ujarnya.

Berikutnya, Anggota Baleg ini juga menyoroti permasalahan model verifikasi data bantuan yang berbasis kepala keluarga. Padahal, menurutnya, dalam satu keluarga bisa terdapat lebih dari satu kepala keluarga.rn(Fajar)rn