Martin Tumbelaka Dorong Pengawasan Internal APH Diperkuat, Pelanggaran Jangan Tunggu Viral

Penguatan pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional.

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi sinergi Polda Bali, Kejati Bali, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang dinilai telah berjalan baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di masing-masing institusi, seperti Propam Polri, bidang pengawasan Kejaksaan, serta inspektorat BNN.

“Karena banyak sekali yang muncul di masyarakat, aduan-aduan terkait dengan lemahnya penindakan di internal institusi kita. Itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di institusi kita masing-masing,” ujar Martin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Bali, Denpasar, Jumat (25/9/2026).

Martin meminta jajaran pengawasan internal mengambil langkah konkret dan cepat terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak semestinya menunggu tekanan atau sorotan masyarakat di media sosial.

“Masyarakat menunggu itu jangan sampai masyarakat teriak di medsos, baru kita ambil langkah,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Senada dengan pentingnya pengawasan dan integritas, Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengingatkan bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada aparat harus diimbangi dengan profesionalisme yang tinggi. Hal itu disampaikannya saat menyinggung potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Ini membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi ketika undang-undang ini dibutuhkan karena kita tahu bahwa kekuasaan yang diberikan yang begitu besar kecenderungannya akan korup,” ujar Sudding.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Bali Daniel Adityajaya menyampaikan bahwa pengawasan melekat terus dilakukan untuk membentuk jajaran yang profesional. Ia memastikan anggota yang terlibat pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

“Siapapun yang terlibat perkara kami lakukan penanganan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan dilakukan melalui Propam dan proses pidana apabila ditemukan unsur pidana.

Penguatan pengawasan internal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang profesional, kolaboratif, dan berintegritas di Bali. Komisi III DPR RI menilai sinergi antar aparat penegak hukum perlu berjalan beriringan dengan pengawasan internal agar penegakan hukum tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.