Keppres Hak Tagih BLBI Dinilai Tidak Punya Nilai Urgensi

Kabarpolitik.com, JAKARTA — Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana menilai penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak memiliki nilai urgensi.

Karena, Keppres itu dibentuk usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

“Kalau memang karena SP3 KPK dianggap negara perlu tagih, karena gini sebetulnya ada atau tidak ada SP3 negara perlu menagih. Kenapa tiba-tiba sekarang baru mau nagih ketika KPK SP3,” kata Ganjar dalam diskusi daring, Minggu (11/4).

Dia memandang, perkara yang ditangani KPK meski merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun, tetapi masih ada yang lebih besar lagi kerugian negaranya. “Jadi, yang kecil aja uda babak belur gimana yang gede begitu kira-kira,” beber Ganjar.

Menurut Ganjar, meski pemerintah tidak membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dalam kasus BLBI, memang sudah seharusnya negara bertanggung jawab dalam memulihkan keuangan kerugian negara.

“Tim yang dibentuk saya lihat pejabat-pejabat yang aduh nggak ada tugas tambahan, tim tagih aja udah banyak tugasnya, dan banyak yang terbengkalai. Jangan nambah-nambah tugas, sudah kembalikan saja ke tugas masing-masing,” cetus Ganjar.

“Misal gini, tanpa dibentuk tim kita sudah tahu apa tugas Dirjen piutang, apa tugas Kejaksaan dengan Jamdatun suda tahu kita, yaudah kejar aja gitu. Kalau tim tagih kalau untuk koordinasi, ya, nggak usah dibentuk Keppres. Kan jadi mubazir Keppresnya. Sayang kan nomornya, bisa digunakan kepentingan Keppres yang lain,” sambungnya.rn(Fajar)rn